Subscribe to my channel
ACEH UTARA – Pemerintah pusat diminta untuk membantu logistik bahan pangan untuk Provinsi Aceh. Pasalnya, banjir yang merendam sembilan kabupaten/kota di Aceh sepanjang lima hari terakhir telah membuat seluruh persediaan bahan pokok habis. Jika pun ada terjadi kenaikan harga dua kali lipat di pasaran.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Masriadi Sambo, Selasa (2/12/2025) menyebutkan bantuan bahan pangan paling mendesak.
“Presiden Prabowo bisa memerintahkan kapal perang untuk menerobos jalur laut mengangkut bahan pangan, termasuk suplai lewat udara. Karena sejumlah daerah lumpuh total,” katanya.
Dia menyebutkan, pemerintah pusat juga harus memikirkan rehabilitasi dan rekontruksi paska banjir Aceh kali ini. Pasalnya, ribuan rumah hancur, ratusan orang meninggal dunia dan seluruh infratruktur dan fasilitas umum rusak berat.
“Perlu dibentuk sejenis badan ad hoc sementara untuk membantu pemulihan Aceh paska banjir besar kali ini. Banjir ini layaknya tsunami, karena rumah pun bergeser ke badan jalan di Aceh Utara,” kata Masriadi.
Sehingga badan itulah yang fokus membantu pemulihan Aceh paska bencana. Badan itu bisa diisi tim gabungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga tepat sasaran pada korban banjir yang membutuhkan.
“Termasuk memperketat pengawasan agar tidak salah sasaran bantuan yang diberikan. Pengawasan mungkin di badan ad hoc itu bisa melibatkan apparat penegak hukum,” terangnya
Langkah itu penting seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki kemampuan fiskal minimalis. Sisi lain, Gubernur Muzakkir Manaf (Mualem) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sebaiknya mengizinkan revisi APBD 2026 yang sudah disahkan di sejumlah kabupaten/kota.
“Baiknya dalam APBD direvisi Kembali, difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, mulai jalan, jembatan, areal pertanian, sekolah dan lain sebagainya,” terangnya
Bahu Membahu
Dia mengajak seluruh warga Indonesia membantu pemulihan Aceh dan menahan diri berujar tidak pantas di media sosial. Tidak ada daerah yang ingin raknyatnya sengsara ditengah banjir. Hanya saja, masing-masing daerah memiliki keterbatasan tersendiri.
“Untuk itu, tahan komentar di media sosial. Seakan-akan pemerintah tidak hadir di lokasi banjir. Semua hadir, mulai relawan, pemerintah, TNI/Polri dengan kadarnya masing-masing. Mari bahu membahu meringankan beban pengungsi banjir,” pungkasnya.
|MUMUL
