SUARA itu terdengar sebelum airnya terlihat.

Mula-mula seperti denting jauh yang memantul dari lereng, lalu berubah menjadi gemuruh yang memenuhi ruang. Air jatuh menghantam batu, pecah menjadi percikan, lalu mengalir di sela cekungan alami yang menyerupai mangkuk raksasa.

Di tengah bentang perkebunan dan perbukitan pedalaman Aceh Utara, air terjun di Kilometer 32, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, masih berdiri tanpa banyak penanda.

Tak ada gerbang besar. Tak ada loket permanen. Yang ada hanya jalan yang perlahan berubah dari aspal menjadi tanah, lalu membawa pengunjung masuk semakin jauh ke kawasan kebun.

Perjalanan menuju lokasi dimulai dari jalur nasional Medan–Banda Aceh. Dari Simpang Krueng Geukueh, kendaraan bergerak ke arah Gunung Salak hingga mencapai Kilometer 32. Dari titik itu, perjalanan berlanjut melalui jalur perkebunan.

Saat musim hujan, jalan berubah licin dan berlumpur. Tetapi ketika cuaca cerah, kendaraan roda dua dan kendaraan berpenggerak ganda masih dapat melintas.

Di kiri dan kanan jalan, hamparan kebun kopi membentang.

Beberapa tahun lalu, kawasan ini sudah menarik perhatian warga sekitar. Namun akses menjadi persoalan yang terus berulang.

“Pemerintah belum membuka akses jalan yang bagus. Padahal, jika ini dibuka, bukan hanya menguntungkan petani, namun juga menguntungkan masyarakat yang ingin menyaksikan keindahan air terjun itu,” kata Ari Geudong, pemilik kebun di kawasan tersebut saat ditemui di lokasi, Jumat (3/7/2026).

Menurut Ari, air terjun itu memiliki debit yang cukup besar meski tidak terlalu tinggi.

“Masih berada di perkebunan warga. Kalau dijadikan wisata, pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Sampai pertengahan 2026, wajah kawasan ini belum berubah menjadi destinasi wisata massal.

Sebagian pengunjung yang datang masih didominasi pencinta alam, penikmat perjalanan, dan mereka yang memang ingin mencari tempat yang belum terlalu ramai.

Mungkin itu yang membuat Kilometer 32 tetap terasa berbeda. Di saat banyak tempat berlomba menjadi tujuan wisata, air terjun di Alue Dua masih bertahan dengan ritmenya sendiri—sunyi, tersembunyi, dan hanya menyambut mereka yang bersedia menempuh perjalanan lebih jauh.

Air terus jatuh. Batu terus basah. Dan di pedalaman Nisam Antara, gemuruh itu masih terdengar seperti dulu.

Dukungan Bupati

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil Ismail A. Jalil (Ayahwa) dalam sejumlah agenda pemerintahan berulang kali menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh berjalan terpisah dari denyut kebutuhan masyarakat di tingkat gampong. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang hadir sebagai jawaban atas persoalan sehari-hari warga, bukan sekadar proyek fisik yang selesai di atas kertas.

Dalam pandangannya, pembangunan harus mampu menyentuh hal paling mendasar: membuka akses, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat kemandirian desa. Karena itu, setiap program yang digulirkan pemerintah daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kata kunci yang terus ia dorong, agar pembangunan tidak berhenti pada satu titik, tetapi mengalir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Gagasan itu terasa menemukan relevansinya ketika berbicara tentang kawasan Kilometer 32 di wilayah Nisam Antara. Sebuah titik yang bagi sebagian orang mungkin hanya penanda jarak, namun bagi masyarakat sekitar menyimpan lanskap alam yang perlahan mulai dikenal: air terjun yang jatuh dari ketinggian batuan, suara derasnya yang memecah kesunyian hutan, serta aliran air yang tetap setia menghidupi ekosistem di sekitarnya.

Di tempat ini, pembicaraan tentang pembangunan tidak lagi sekadar soal membuka akses menuju destinasi wisata. Lebih dari itu, jalan yang baik menuju Kilometer 32 akan menjadi nadi baru bagi mobilitas masyarakat. Ia akan mempercepat pergerakan hasil kebun, memudahkan distribusi barang, dan membuka peluang usaha kecil yang selama ini sulit tumbuh karena keterisolasian akses.

Bagi warga gampong di sekitarnya, jalan bukan hanya aspal yang menghubungkan dua titik. Jalan adalah kesempatan. Jalan adalah waktu tempuh yang dipangkas. Jalan adalah harga hasil bumi yang bisa lebih bersaing di pasar. Dan pada akhirnya, jalan adalah kehidupan yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya.

Dalam berbagai kesempatan, Ayahwa juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang tidak berhenti pada seremonial, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap potensi daerah harus dikelola dengan pendekatan yang hati-hati, agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Pernyataan itu menjadi semakin bermakna ketika dikaitkan dengan kawasan seperti Alue Dua dan sekitarnya. Di wilayah ini, alam masih menjadi ruang hidup yang sangat dekat dengan masyarakat. Hutan, sungai, dan perbukitan bukan sekadar lanskap, tetapi bagian dari sistem kehidupan yang menopang ekonomi rumah tangga. Karena itu, setiap upaya pengembangan kawasan wisata harus ditempatkan dalam kerangka yang bijak: alam yang indah harus tetap menjadi milik masyarakat sekitar, bukan sekadar objek yang dieksploitasi.

Bukan hanya ramai dikunjungi, tetapi juga memberi penghidupan.

Kalimat sederhana itu menjadi semacam harapan yang terus mengemuka di banyak percakapan warga. Mereka tidak menolak perubahan, tidak pula menutup diri dari kemungkinan berkembangnya pariwisata. Namun ada kesadaran yang tumbuh pelan-pelan: bahwa keterbukaan akses harus berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup.

Menjelang siang, suasana di Kilometer 32 sering kali terasa berbeda. Suara air yang jatuh dari ketinggian terdengar semakin jelas ketika matahari mulai naik. Percikan yang mengenai batu-batu besar menciptakan bunyi ritmis yang seolah tidak pernah berhenti sejak lama. Batu-batu itu diam, keras, dan dingin, menjadi saksi perjalanan waktu yang tidak terburu-buru.

Belum banyak yang datang ke tempat ini. Belum banyak yang benar-benar mengenalnya. Jalan menuju lokasi masih terbatas, sinyal kehidupan modern belum sepenuhnya menjangkau, dan nama Kilometer 32 masih lebih sering beredar dari cerita ke cerita, bukan dari peta wisata yang ramai.

Namun mungkin memang demikian cara alam bekerja. Ia tidak pernah terburu-buru untuk ditemukan. Ia tidak memaksa orang untuk datang.

Ia hanya menunggu—hingga manusia sampai pada waktunya sendiri, dengan cara yang lebih siap untuk memahami.

Di pedalaman Nisam Antara, gemuruh air itu terus berlangsung, seperti napas panjang yang tidak pernah putus. Kadang terdengar keras, kadang mereda, namun selalu ada. Seakan alam sedang berbicara dalam bahasa yang sederhana: bahwa sesuatu yang berharga tidak selalu harus dikejar dengan tergesa-gesa.

Di sisi lain, masyarakat di sekitar kawasan itu hidup dengan ritme yang serupa dengan alamnya. Tenang, perlahan, namun penuh ketahanan. Mereka menggantungkan hidup pada kebun, ladang, dan hasil bumi yang tidak selalu memberi kepastian cepat, tetapi cukup untuk menjaga keberlangsungan hari demi hari. Di sinilah makna pembangunan sering kali diuji: apakah ia mampu menyatu dengan ritme lokal, atau justru memaksakan kecepatan yang asing bagi masyarakat.

Jika pembangunan jalan menuju Kilometer 32 benar-benar terwujud, maka harapannya bukan hanya membuka jalur wisata, tetapi juga membuka ruang baru bagi masyarakat untuk tumbuh tanpa kehilangan identitasnya. Wisata yang hadir seharusnya tidak menggeser, melainkan menguatkan. Ia menjadi tambahan, bukan pengganti. Ia menjadi peluang, bukan ancaman.

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa cepat sebuah tempat dikenal luas, melainkan seberapa siap masyarakatnya menerima perubahan itu dengan tetap berdiri sebagai pemilik utama ruang hidupnya.

Air terjun di Kilometer 32 akan terus jatuh, hari demi hari. Tidak peduli apakah ia sudah menjadi tujuan wisata atau masih tetap tersembunyi. Dan mungkin di situlah letak kekuatannya: ia tidak berubah karena perhatian manusia, tetapi tetap hadir sebagai dirinya sendiri.

Sementara itu, pembangunan yang digagas di tingkat kebijakan akan terus berjalan, membawa harapan, diskusi, dan keputusan-keputusan yang menentukan arah masa depan kawasan ini. Di antara keduanya—alam yang sunyi dan pembangunan yang bergerak—terdapat ruang yang harus dijaga: ruang keseimbangan.

Sebuah ruang di mana jalan tidak hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat dengan keberlanjutan alam yang mereka warisi.

Dan di Kilometer 32, ruang itu masih terbuka luas, menunggu untuk diisi dengan kebijaksanaan.

Respon Dinas

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekraf) Aceh Utara, Zulkifli, M.Pd., Zulkifli, M.Pd. menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara harus berjalan dengan pendekatan terukur, berbasis potensi lokal, serta melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurutnya, pariwisata tidak boleh dipahami hanya sebagai aktivitas kunjungan dan hiburan, melainkan sebagai sektor strategis yang mampu menggerakkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat identitas daerah. Karena itu, setiap destinasi yang dikembangkan harus memiliki perencanaan matang, mulai dari aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, hingga kesiapan masyarakat sekitar dalam menerima perubahan.

Salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Kilometer 32 di wilayah Nisam Antara. Kawasan ini menyimpan potensi wisata alam yang unik berupa air terjun alami dengan karakteristik bentang batuan yang masih relatif terjaga. Suasana hutan yang mengelilingi kawasan tersebut menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata alam yang masih murni dan belum banyak tersentuh pembangunan besar.

Zulkifli menilai, pengembangan kawasan seperti Kilometer 32 tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Dibutuhkan pendekatan bertahap yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, agar potensi alam yang ada tidak rusak sebelum benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita membuka akses tanpa merusak. Kita ingin wisata tumbuh, tetapi masyarakat tetap menjadi pemilik utama ruang hidupnya,” demikian arah kebijakan yang kerap ia tekankan dalam berbagai pertemuan perencanaan sektor pariwisata.

Dalam beberapa waktu terakhir, Disparekraf Aceh Utara mulai melakukan pemetaan awal terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Akses jalan menjadi salah satu fokus utama, mengingat kondisi geografis yang masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung mobilitas kendaraan secara optimal. Selain itu, kebutuhan penataan area sekitar air terjun juga mulai dikaji agar nantinya aktivitas wisata tidak mengganggu ekosistem alami yang sudah terbentuk sejak lama.

Namun, Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan fisik bukan satu-satunya prioritas. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi utama pengembangan destinasi wisata. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dari berkembangnya sektor tersebut.

Karena itu, pelatihan pengelolaan homestay, pengembangan usaha mikro berbasis kuliner lokal, hingga pelatihan pemandu wisata berbasis komunitas menjadi bagian dari rencana jangka menengah yang sedang disiapkan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa ketika Kilometer 32 mulai dikenal luas, masyarakat sekitar sudah siap secara kapasitas untuk mengambil peran ekonomi di dalamnya.

“Kalau wisata berkembang tanpa keterlibatan masyarakat, maka manfaatnya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau masyarakat ikut terlibat sejak awal, maka dampaknya akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Zulkifli dalam salah satu forum koordinasi pengembangan destinasi.

Di sisi lain, aspek pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kawasan air terjun Kilometer 32 berada dalam ekosistem hutan yang masih alami, sehingga setiap bentuk intervensi pembangunan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan. Disparekraf menegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan yang bersifat eksploitatif, melainkan pendekatan wisata berbasis konservasi.

Rencana penataan kawasan nantinya akan diarahkan pada konsep wisata alam berkelanjutan. Jalur trekking ringan, titik pandang alami, serta area istirahat sederhana menjadi opsi pengembangan yang dinilai lebih sesuai dengan karakter lokasi. Konsep ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas pecinta alam, akademisi, serta kelompok pemuda di tingkat gampong. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari bawah.

Zulkifli menilai, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan pariwisata daerah. Pemuda lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak utama dalam promosi digital, pengelolaan destinasi, hingga inovasi produk wisata berbasis kearifan lokal.

Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi promosi wisata. Menurutnya, banyak potensi wisata di Aceh Utara yang belum dikenal luas bukan karena tidak menarik, tetapi karena kurangnya publikasi yang terstruktur. Oleh sebab itu, penguatan media digital, dokumentasi visual, serta narasi wisata berbasis cerita lokal menjadi bagian dari strategi pengembangan yang sedang didorong.

Kilometer 32, dengan segala potensinya, dipandang sebagai salah satu titik awal untuk menunjukkan bagaimana Aceh Utara dapat mengembangkan pariwisata berbasis alam secara lebih modern namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini diyakini mampu menjadi magnet baru bagi wisatawan, sekaligus motor penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Meski demikian, Zulkifli mengingatkan bahwa proses ini tidak akan instan. Pengembangan destinasi wisata membutuhkan waktu, kesabaran, serta konsistensi kebijakan. Ia menolak pendekatan yang hanya berorientasi pada hasil cepat tanpa memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

Di lapangan, harapan masyarakat mulai tumbuh seiring dengan mulai seringnya pembahasan mengenai pengembangan kawasan tersebut. Sebagian warga melihat peluang baru di sektor jasa, perdagangan kecil, hingga penyediaan layanan wisata sederhana. Namun di sisi lain, mereka juga berharap agar perubahan yang datang tidak mengganggu keseimbangan hidup yang selama ini mereka jalani dengan alam.

Disparekraf Aceh Utara mencoba menempatkan semua kepentingan itu dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang. Pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai tiga pilar utama yang tidak boleh dipisahkan.

Di Kilometer 32, air terjun itu masih terus mengalir tanpa henti. Suaranya menjadi latar alami dari setiap rencana dan diskusi yang kini mulai mengelilingi kawasan tersebut. Air yang jatuh dari ketinggian batu-batu tua itu seolah menjadi pengingat bahwa alam telah lebih dulu hadir jauh sebelum rencana pembangunan disusun.

Dan di antara derasnya air dan tenangnya hutan, gagasan tentang masa depan pariwisata Aceh Utara perlahan mulai dibentuk—bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan keyakinan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tumbuh bersama masyarakat dan alam yang menaunginya.

|ADVERTORIAL