AdvertorialBupati Aceh Timur ; Dapur MBG Harus Higien, Daerah Harus Dilibatkan

Bupati Aceh Timur ; Dapur MBG Harus Higien, Daerah Harus Dilibatkan

ACEH UTARA– Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Iskandar Usmal Al-Farlaky, mendesak agar seluruh dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengantongi Sertifikat Lain Higien dan Sanitasi (SLHS). Dia berencana dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pemilik dapur MBG untuk mendorong percepatan sertifikat higien itu.

“Sisi lain, saya minta dipastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak harus benar-beran bagus. Tim SPPG dan SPPI benar-benar bertanggungjawab menyiapkan dan melakukan pemantauan saat makanan dan bahan makanan itu disiapkan,” terangnya dihubungi Senin (13/10/2025).

Baca juga :  Baru 3 dari 13 SPPG Ajukan Sertifikat Laik Higien di Lhokseumawe

Jangan sampai sambung politisi Partai Aceh itu, menu makanan yang disiapkan, misalnya, sayur-mayur, beras, ikan dan lainnya dalam kualitas tidak bagus atau kondisi tidak prima.

“Dampaknya pada kasus makanan basi, atau baunya tidak enak. Sehingga anak-anak tidak mau mengonsumsi,” terangnya.

Seluruh teknis dapur MBG sambung Al-Farlaky harus benar-benar bersih. Mulai dari proses pencucian, masakan, ompreng dan lain sebagainya harus dipastikan bersih.

“Pengawas dapur itu harus terbuka. Benar-benar bersih dapurnya, agar standar kualitasnya terjaga,” terangnya.

Baca juga :  Asosiasi Kepala Desa ; Dinas Pendidikan Lhokseumawe Harus Proaktif Lihat MBG

Sisi lain, Al-Farlaky meminta BGN mengkoreksi aturan masing-masing dapur menyiapkan 3.000 porsi lebih. Dikhawatirkan berdampak pada kualitas makanan ketika disajikan ke sekolah.

“Apalagi kami ini luas wilayahnya tersebar ke pedalaman. Misalnya untuk wilayah tertentu, ditambah jumlah dapurnya. Jarak antar dapur ke sekolah berpengaruh akan kualitas makanan,” terangnya.

Libatkan Daerah

Dia menyarankan BGN mengeluarkan aturan untuk keterlibatan daerah dalam program MBG. “Misalnya disusun aturan bagaimana keterlibatan daerah, melibatkan kepala daerah. Karena kepala daerah yang tau persis masalah masyarakatnya. Perlu aturan dari BGN tentang pelibatakan kepala daerah ini,” terangnya.

Baca juga :  Kadis Pendidikan Aceh Utara ; BGN Harus Libatkan Daerah dalam Program MBG

Dia menyatakan dukungannya terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto itu. Sehingga, sebelumnya telah memanggil sejumlah SPPG di Kabupaten Aceh Timur.

“SPPG itu tidak berkoordinasi dengan kita di daerah. Selama ini, saya yang pro aktif memanggil mereka. Untuk itu, ke depan harus dibenahi. Agar tujuan presiden tercapai, generasi emas dengan gizi yang cukup,” pungkasnya. [***]

Bagikan Postingan

Postingan Terpopuler

Pilihan Untukmu

Pertama di Aceh, Ratusan Guru dan Kepala Sekolah Diuji Baca Quran di Aceh Utara

ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh,...

Wisuda ke-36 PNL, Perkuat Kejasama untuk Alumni

Lhokseumawe – Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) kembali menorehkan capaian...

3 Kepala Dinas di Lhokseumawe Dinonaktifkan, Apa Salah Mereka?

LHOKSEUMAWE – Sebanyak tiga kepala dinas di Pemerintah Kota...

Puluhan Pejabat Aceh Utara Ikut Uji Kompetensi

LHOKSUKON – Sebanyak 32 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon...

Aceh Utara Minta Bendungan Krueng Pase jadi Lokasi Wisata Islami

ACEH UTARA– Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menyurati...