Subscribe to my channel
ACEH UTARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Begizi Gratis (MBG).
Saat ini, satuan tugas yang dibentuk atas intruksi Menteri Dalam Negeri RI, hanya bersifat satuan tugas percepatan pembangunan dapur MBG.
“Kita dukung program Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, kita harap, daerah dilibatkan, dinas pendidikan dilibatkan. Sehingga alur koordinasinya jelas,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Jamaluddin, Senin (13/10/2025).
Dia menyebutkan, dinas pendidikan kabupaten membawahi jenjang pendidikan pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. “Kita ini kan penanggungjawab di daerah untuk satuan pendidikan. Seharusnya dilibatkan, agar jika ada kendala bisa kita tangani bersama. Sejauh ini, semua itu berada dipundak BGN,” terangnya.
Sisi lain, dia menyebutkan, percepatan pembangunan dapur MBG harus segera dilakukan khusus diwilayah terluar, terdepan dan jumlah penduduk terbanyak.
“Kalau di Aceh Utara misalnya, Kecamatan Kuta Makmur itu belum ada sekolah yang masuk program MBG. Harusnya dibuat merata, minimal per kecamatan ada satu dulu,” terangnya.
Untuk evaluasi program, sambung Jamaluddin, dirinya menyarankan ada tim terpadu. Sehingga program andalan presiden itu bisa mencapai target mewujudkan generasi emas Indonesia.
“Kalau ada tim terpadu untuk evaluasi, jadi jelas tugas kita apa. Tidak saling menyalahkan. Namanya program baru, pasti ada kendala. Itu tinggal kita benahi, tidak bisa langsung sempurna,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, khusus Aceh Utara tercatat satu kasus murid mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG di SDN 6 Matangkuli, Aceh Utara. Belum ada kesimpulan apakah mengalami keracunan atau tidak.
|KOMPAS
