Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE |Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan swasta menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Lhokseumawe dan DPRD Aceh Utara, Kamis (3/10/2019). Aksi kali ini memuat isu lokal berupa kelangkaan pupuk yang terjadi setiap musim panen di dua daerah tersebut. Selain itu, mereka meminta politisi di dua daerah itu mengawal petisi yang telah disampaikan pada demonstrasi pekan lalu.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pase, Arisky RM, di lokasi kejadian menyebutkan DPRD Aceh Utara dan DPRD Lhokseumawe harus membentuk panitia khusus untuk mengusut kelangkaan pupuk bersubsi yang terjadi selama ini.
“Kami minta dua DPRD ini mengawal petisi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu mendesak presiden Jokowi membatalkan UU KPK hasil revisi dan membatalkan pembahasan RKUHP,” kata Arisky.
Untuk Aceh, mahasiswa mendesak agar pemerintah mengumumkan kuota pupuk bersubsidi. Sehingga masyarakat mengetahui penyebab kelangkaan.
“Soal irigasi juga harus diperhatikan. Ini masih banyak sawah tadah hujan, pemerintah harus pro petani,” katanya.
Sementara itu, Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), Nasrun, menyebutkan masalah kelangkaan pupuk di Aceh Utara dikarenakan adanya pengurangan alokasi quota pupuk untuk Aceh sehingga berdampak untuk seluruh kabupaten/ kota yg ada di Aceh.
“Aceh Utara alokasi pupuk bersubsidi awalnya 9.000 ton. Sejak September 2019, dikurangi 300 ton, sehingga sisa hanya 700 ton untuk Aceh Utara. Ini sesuai surat keputusan dari Dinas Pertanian Aceh Utara,” katanya.
Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi Aceh Utara hingga bulan September 2019 sebesar 5.338 ton dari total 6.700 ton atau (76.26%).
Untuk pengawasan pupuk bersubsidi, sambung Nasrun sudah ada lembaga pengawas yaitu KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk & Peptisida). “Selama ini yang mengawasi itu KP3, ketuanya di daerah ya sekretaris daerah. Jadi, lembaga pengawasnya ada. Kalau dibentuk panitia khusus lagi di DPRD ya agak rancu. Tapi itu kita hormatilah aspirasi yang ada,” pungkasnya. |KCM
