Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE– YR, Akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara resmi melaporkan Ketua SPPG Blang Ayu MA ke Mapolres Lhokseumawe, Selasa (10/11/2026). Laporan itu melalui tim Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Chaleb & , selaku kuasa hukum korban.
Pasal yang dilaporkan berupa Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman enam tahun penjara. Laporan ini teregister Nomor : STTLP/128/XI/2026/SPKT/ACEH/RES LSMW di Polres Lhokseumawe.
Chaleb pengacara korban Rabu (11/11/2026) menyebutkan perkara ini bermula ketika kliennya menemukan kejanggalan pada dokumen Surat Tanda Terima Pemberhentian Sebagai Akuntan SPPG Aceh Utara Syamtalira Bayu Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh tertanggal 1 November 2026. Korban menduga surat itu dipalsukan oleh (MA).
Pasalnya, surat itu tidak dilengkapi dengan materai. Namun pada tanggal 6 November 2026, korban melihat lewat Aplikasi SDMO Surat Badan Gizi Nasional (BGN) surat tersebut telah dibubuhi materai dan tandatangan diatasnya.
Sedangkan dalam surat tertanggal 1 November 2026 yang diterima korban, hanya bertandatangan namun tidak bermaterai. “Jadi yang dipalsukan itu, tanda terima surat pemberhentian yang diberikan ke klien kami. Lalu diupload ke Aplikasi BGN. Padahal, klien kami tidak pernah mengupload dan menandatangani surat diatas materai,” tegasnya.
Anehnya lagi, seakan-akan korban sendiri mengupload surat itu dalam sistem Aplikasi SDMO BGN. “Padahal itu tak pernah dilakukan oleh klien kami. Karena inilah, klien kami menempuh jalur hukum demi keadilan,” ujarnya.
“Akibat tindakan dugaan pemalsuan tersebut dan perbuatan lainnya, klien kami mengalami kerugian nyata, baik secara materil dan immateril; Kami selaku Penasihat Hukum menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menegakkan hak-hak hukum klien kami dan demi terciptanya kepastian hukum. Kami telah menyerahkan sejumlah barang bukti permulaan kepada Tim Penyidik untuk diproses lebih lanjut,” ujar Chaleb.
Dia meminta polisi untuk melakukan Penyelidikan/Penyidikan kasus itu secara transparan, objektif, dan profesional. “Kami juga mengimbau semua pihak untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) selama proses hukum ini berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” sebutnya;
Selain itu, Kepala SPPG Blang Bayu kuat dugaan juga telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan memberhentikan korban, padahal kewengan pemberhentian terhadap korban selaku Akuntan SPPG Blang Bayu adalah Kewenangan BGN Pusat dan atau BGN Regional Provinsi Aceh.
Sementara itu, Ketua SPPG Blang Ayu MA menyebutkan dirinya belum menerima panggilan dari Polres Lhokseumawe. “Namun untuk saya pribadi sampai saat ini saya selaku Ka SPPG belum menerima surat apapun baik dari pihak kuasa hukum dari saudari YR maupun surat pemanggilan dari polres,” pungkasnya. | DIMAS
