Subscribe to my channel
LHOKSUKON – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) duduk di depan laptop di hall utama Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, di Kota Lhokseumawe, Selasa (21/4/2026).
Mereka meriung di sejumlah meja, layaknya dibagi per kelompok. Satu meja kerja terlihat dua atau tiga laptop menyala. Di sanalah mereka mengentri data kerusakan banjir dan calon penerima bantuan berbagai kategori untuk penyintas banjir.
Mereka didatangkan dari setiap dinas,badan dan kantor di Kabupaten Aceh Utara. Setiap hari petugas diganti secara berkala. Dua orang per dinas setiap harinya bertugas dari pukul 08.00-17.00 WIB selama tujuh hari dalam sepekan.
Sebagian terlihat membaca data, sebagian lagi mengetik. Begitu terus secara bergantian. Sebagian lagi memegang handphone sembari beristirahat.
“Tidak ada honor tambahan, ini sudah penugasan dari kantor. Gaji ya sesuai gaji bulanan yang sudah ada,” kata seorang petugas kepada Kompas.com.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fakhrurradhi, menyebutkan setiap dinas mengirimkan dua pegawai untuk bertugas di pendopo. Merekalah yang mengentri data yang diusulkan dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Data itu berupa data kerusakan rumah, penerima jatah hidup (jadub), stimulus pemulihan ekonomi da nisi hunian. Ditambah lagi data kerusakan infrastruktur lainnya.
Palang pintu data berada ditangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. “Kalau dinas sosial itu tiga data yaitu data penerima bantuan jadup, stimulan pemulihan ekonomi dan isi hunian. Sudah dua gelombang kita cairkan, kita usulkan lagi gelombang tiga,” sebut Fakhrurradhi.
Terbuka Umum
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa mempersilakan warga untuk melihat proses penginputan data di pendopo itu.
Bahkan sambung Fakhurradhi, kerap kali kepala desa datang untuk memastikan data desanya telah sampai ke tingkat kabupaten.
“Tidak ada niatan sedikit pun dari semua kita memperlambat data. Maka, saya berkali-kali imbau dan ajak keuchik (kepala desa) agar segera datanya, kalau perlu cek ke pendopo, lihat sampai mana,” ujar Ayahwa.
Jika data lengkap, sambung Ayahwa, maka dirinya bersama Kapolres, Dandim dan Kajari Aceh Utara segera menandatangani surat keputusan dan mengusulkan ke gubernur seterusnya ke Menteri Sosial dan Kepala BNPB untuk proses pencairan dana bantuan.
“Jadi, saya harap bersabar. Kepala desa jelaskan sebenarnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami kondisi pendataan ini,” pungkasnya.
Hingga kini baru 56 desa jadup yang telah disalurkan untuk penyintas banjir dari 552 desa yang terdampak bencana. Sisanya, akan diusulkan pada tahap berikutnya. Sekitar 23.000 jiwa penyintas banjir telah menerima bantuan jatah hidup. Namun belum bantuan jenis lainnya.|KOMPAS
