DPRK Lhokseumawe Dorong Perluasan Perlindungan Pekerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Lhokseumawe – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pekerja melalui dukungan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi antara pimpinan DPRK dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan, yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRK Lhokseumawe, Senin (23/6/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Dr. Sanco Simanullang, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng, selaku Wakil Kepala Kantor Wilayah Kepesertaan Sumbagut, serta Syarifah Mirazona, Kepala Bidang Kepesertaan Cabang Lhokseumawe. Dalam kesempatan itu, kedua pihak membicarakan strategi untuk memperluas jangkauan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja, baik formal maupun informal, mendapat jaminan perlindungan sosial.

Hingga saat ini, tercatat baru 22 ribu pekerja di Lhokseumawe yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, jumlah pekerja yang berpotensi menjadi peserta mencapai lebih dari 100 ribu orang. Fakta ini menjadi sorotan penting bagi DPRK dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergi dalam memperluas cakupan peserta.

“Banyak pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang kecil, hingga pekerja harian lepas yang sebenarnya sangat membutuhkan perlindungan. Mereka termasuk kelompok yang rentan, dan karena itu perlu mendapat perhatian serius,” ungkap perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe.

Pihak BPJS juga meminta dukungan penuh DPRK dalam mendorong kebijakan maupun regulasi yang dapat membuka ruang lebih besar bagi pekerja di berbagai sektor untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mencari solusi bersama eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami memahami pentingnya jaminan perlindungan bagi para pekerja. DPRK akan duduk kembali bersama pihak terkait, baik dengan Pemerintah Kota maupun komisi terkait di DPRK, untuk membahas langkah-langkah strategis yang bisa diambil. Perlindungan tenaga kerja ini harus menjadi prioritas, sebab menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, beberapa upaya sebenarnya sudah pernah dibahas melalui badan legislasi dan komisi terkait di tahun sebelumnya. Namun, adanya kendala anggaran serta kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat program tersebut belum dapat terealisasi secara maksimal. Meski demikian, DPRK tidak berhenti berupaya agar program ini tetap bisa diwujudkan demi kepentingan masyarakat pekerja.

Dengan adanya dukungan DPRK, diharapkan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lhokseumawe dapat meningkat signifikan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera, di mana setiap pekerja terlindungi dari risiko kerja maupun hari tua.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata antara DPRK Lhokseumawe dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi. Suasana kekeluargaan juga tampak dalam sesi foto bersama yang menandai berakhirnya audiensi.

Melalui dukungan penuh DPRK, program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi payung perlindungan yang kokoh bagi seluruh pekerja di Kota Lhokseumawe, baik mereka yang bekerja di sektor formal seperti karyawan perusahaan maupun di sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang, dan pekerja lepas.

“Harapan kami, tidak ada lagi pekerja di Lhokseumawe yang merasa sendiri ketika menghadapi risiko kerja. DPRK akan berdiri di barisan terdepan untuk memastikan perlindungan ini hadir dan nyata bagi masyarakat,” pungkas Faisal.

|ADVERTORIAL