Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Imran, menegaskan selama dirinya menjabat tidak ada fee untuk mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah di Lhokseumawe.
Pernyataan itu disampaikan Imran dalam apel rutin gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, Senin (17/10/2022).
“Tidak ada setoran-setoran. Kemarin-kemarin kalau ada Pak Walikota, Pak Pj Walikota minta 10 persen, 20 persen, 30 persen. Itu saya katakan itu tidak ada. Kalau ada tolong diminta, tolong difoto orangnya, kirim ke saya,” tegas Imran. Ucapan itu disambut tepuk tangan para ASN dan honorer yang hadir di lapangan itu. Bahkan ada yang beteriak “merdeka”.
Dia juga menegaskan, jika ada pegawai yang meminta uang setelah masuk ke rekening perusahaan, hasil dari mengerjakan protek pemerintah diminta untuk melapor.
“Kalau ada yang bilang, nanti setelah uang masuk ke rekening, harus kasi untuk disetor ke walikota. Laporkan, kirimkan ke saya. Tidak ada itu semua,” terangnya.
Dia juga menyindir sektor pendidikan yang kerap didengar korup. “Termasuk guru, kalau ada uang sertifikasi, jadi kepala sekolah yang meminta uang, laporkan. Tidak ada itu praktik begitu, tidak boleh ada,” tegas Imran.
Respon Dinas Pendidikan
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Lhokseumawe, A Haris, memastikan timnya tidak akan berlaku korup. “Tindak lanjut dari arahan Pj Walikota, saya pastikan tim saya tidak akan korup. Misal, penunjukan kepala sekolah, itu memang ditempatkan sesuai kapasitasnya, termasuk mempertimbangkan lokasi tempat tinggal dan jarak ke sekolah,” katanya.
Dia juga memastikan guru tidak ada dipungut atau dipotong biaya sertifikasi di Kota Lhokseumawe. “Saya pastikan, tim saya aman. Namun, jika ada orang di luar dinas mengatasnamakan pejabat dinas, itu tidak sanggup saya jangkau. Kami pastikan, kami patuh arahan Pj Walikota,” pungkasnya.
|KOMPAS
