LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Suaidi Yahya, mendukung wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo tentang pegawai negeri sipil yang pensiun memperoleh dana sebesar Rp 1 miliar.
Namun, politisi Partai Aceh itu menggariskan agar dana tersebut bisa digunakan untuk modal usaha. Sehingga secara ekonomi, pensiunan pegawai negeri bisa mandiri.
“Saya usul kalau bisa skemanya itu dua. Bagi PNS yang dinilai memiliki kemampuan modal usaha, bisa berikan dana sebesar Rp 1 miliar. Ya, sejenis uang pesangon lah kalau di perusahaan swasta,’ kata pria yang akrab disapa Tengku Edi ini, Rabu (19/2/2020)
Opsi kedua, sambungnya, bagi PNS yang tidak memiliki jiwa usaha, maka tetap diberikan gaji pensiunan bulanan seperti yang sekarang diperoleh pegawai. Setiap pegawai sesuai pangkat terakhir mendapatkan gaji pensiunan per bulan.
“Kalau dibuat hanya satu opsi saja, misalnya diberikan Rp 1 miliar diakhir masa kerja. Kan tidak semua pegawai memiliki jiwa usaha. Jadi, Kementerianpan RB itu harus membuat sejenis pemetaan akhir bakat pegawai negeri. Baru ditawarkan kedua opsi itu. Silakan pegawai pilih opsi yang mana,” terang Suaidi Yahya.
Dia berharap, kesejahteraan pegawai sampai pensiun terus meningkat dari waktu ke waktu. Pasalnya, pegawai telah bekerja puluhan tahun untuk membantu negara menjalankan fungsi pelayanan pada publik.
“Jika pensiunan pegawai sejahtera, kita juga bangga sebagai kepala daerah. Ini bukti negara menghormati kinerja dan pengabdian mereka,” pungkas Suaidi.
Sebelumnya, Menpan RB mewacanakan pegawai mendapat Rp 1 miliar diakhir masa tugas. Wacana itu disampaikan Menpan RB Tjahjo Kumolo guna mendukung kesejahteraan pegawai yang telah pensiun.
|KCM
LHOKSUKON- Sebanyak 31 kelompok tari jenjang sekolah dasar dari Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Simpang…
Aceh Besar – Penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh berjalan lancar dan memberikan dampak positif…
LHOKSEUMAWE -Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai persoalan terhambatnya operasional Program Makan Bergizi…
Setiap kali Aceh Utara memasuki babak baru kepemimpinan, harapan masyarakat selalu sama: ekonomi daerah tumbuh,…
LHOKSEUMAWE — Dukungan Komisi X DPR RI terhadap pengalihan status dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…
LHOKSUKON - Sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Utara dipastikan kembali…
This website uses cookies.