Subscribe to my channel
ACEH UTARA– Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, memiliki hutang sebesar Rp 708.266.686. Hal itu terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2022.
Dari data itu, terlihat Mahyuzar memiliki harta dan bangunan senilai Rp 1.605.000.000. Jumlah itu berasal dari sembilan bidang tanah tersebar di Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Banda Aceh.
Harta Mahyuzar lainnya yaitu transportasi dan mesin sebesar Rp 21.300.000, dengan rincian tiga sepeda motor dan dua sepeda. Uniknya Mahyuzar tidak memiliki mobil layaknya pejabat pada umumnya.
Lalu harta bergerak lainnya sebesar Rp 144.000.000. Berikutnya kas dan setara kas Rp 30.570.570 serta harta lainnya senilai Rp 60.000.000. Sehingga harta dikurangi hutang, total kekayaan bersih Mahyuzar hanya sebesar Rp 1.152.603.884.
Penelusuran dalam laman harta kekayaan negara, Mahyuzar mulai memiliki hutang sejak tahun 2018 sebesar Rp 807 juta. Hutang itu lalu dicicil dan pada tahun 2022 tersisa sebesar Rp 708 juta.
Sekadar diketahui, Mahyuzar sebelumnya merupakan direktur pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI. Lalu pada 14 Juli 2023 dilantik menjadi Pejabat Bupati Aceh Utara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muslem Araly dihubungi per telepon, Jumat (6/10/2023) enggan berkomentar. “Kalau masalah itu silakan hubungi Kepala Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh Utara, Nazar,” jawabnya ringkas.
Sedangakn Mahyuzar dihubungi per telepon tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. Pesan singkat yang dikirimkan dua hari terakhir juga tidak dijawab.
|DIMAS
