Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh menyatakan Pemerintah Kota Lhokseumawe salah satu pemerintah daerah yang belum menyaluran insentif tenaga kesehatan hingga pertengahan tahun ini.
Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, dihubungi per telepon, Rabu (18/8/2021) menyebutkan, seharusnya insentif itu telah disalurkan karena sangat dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan yang bertugas ditengah pandemi Covid-19.
“Selain Lhokseumawe, ada Aceh Barat, Aceh Tenggara, Pidie, Simeulu, Kota Sabang, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, yang belum menyalurkan insentif tenaga kesehatan itu,” kata Indra.
Dia menjelaskan, insentif tenaga kesehatan itu bersumber dari APBK 2021 kabupaten/kota. Hasil pengawasan BPKP terdapat 20 kabupaten/kota plus Pemerintah Provinsi Aceh yang mengalokasikan anggaran buat insentif tenaga kesehatan dengan total anggaran Rp 158 miliar.
Namun, hingga pertengahan Agustus 202, serapan anggaran pada 20 kabupaten/kota plus Pemerintah Aceh itu baru 29.37 persen atau setara dengan Rp 46 miliar. “Itu hasil pengawasan hingga 12 Agustus 2021 lalu,” katanya.
Dia menyentil kepala daerah yang belum membayarkan insetif tenaga kesehatan itu. “Mereka garda depan, harusnya jadi perioritas,” sindir Indra.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Said Alam Zulfikar dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Helizar, tidak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan hingga berita ini ditayangkan.
Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Marzuki, menyebutkan hasil rapat pekan lalu, insentif tenaga kesehatan akan dibayarkan segera. “Direncanakan Agustus ini dibayar. Itu hasil rapat pekan lalu” pungkasnya.
|KCM
