Subscribe to my channel
KUALA SIMPANG– Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Aceh, TA Khalid menemukan sejumlah kendala dalam pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk penyintas banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Sejumlah temuan itu yakni ketersediaan lahan jauh dari pemukiman penduduk sebelum bencana.
“Kita sudah dengarkan keluhan pemerintah daerah soal ketersediaan lahan untuk penyintas banjir Aceh Tamiang. Ini harus segera diselesaikan, agar pembangunan hunian tetap segera dilakukan untuk seluruh Aceh Tamiang,” sebut TA Khalid, Selasa (26/5/2026) per telepon.
Dia merincikan kendala itu berupa rencana pembangunan Huntap di lahan PT Parasawita batal dilaksanakan karena masyarakat memilih relokasi mandiri di lahan masing-masing.
Selain itu, lahan PT Seumadam yang diperuntukkan bagi warga Desa Sekumur dinilai terlalu jauh dari pemukiman warga. Sementara itu, lahan PT Efan di Desa Bukit Rata juga belum dapat digunakan karena pihak perusahaan menyatakan lahan tersebut masih produktif, meskipun telah menawarkan lahan pengganti di lokasi lain.
“Semua masalah itu sudah dibahas dalam rapat Satgas Galapana DPR RI dipimpin Ketua Sufmi Achmad Dasco, dan diminta cari solusi segera kepada Ketua Satgas Rekontruksi dan Rehabilitasi Sumatera M Tito Karnavian,” terangnya.
Persoalan lainnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa perbaikan jembatan, pemulihan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kawasan daerah aliran sungai yang ditempati sebagian masyarakat.
TA Khalid meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk tetap bersabar karena pemerintah terus berupaya maksimal dalam penyelesaian penanganan bencana di Aceh sesuai mekanisme dan proses yang berlaku.
“Kendala teknis akan dicarikan solusinya bersama dengan Satgas pemerintah. Pemerintah daerah kita harap terus koordinasi, agar penyelesaian hunian tetap bisa segera terlaksana dan penyintas banjir menerima hak-haknya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail mengapresiasi langkah cepat Satgas Galapana DPR RI dalam membantu pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Terima kasih atas dukungannya mempercepat dan terus membantu Aceh Tamiang,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Aceh Tamiang membutuhkan 10.000 rumah untuk penyintas banjir. Namun hingga kini dalam proses pembangunan baru tersedia 750 rumah.
|AMAR|KCM
