Target Huntara Korban Banjir Tidak Terapai, Pengamat ; Baiknya Presiden Evaluasi Total Pola Kerja Penanganannya..

ACEH UTARA | Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Provinsi Aceh, Masriadi Sambo, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total pola kerja lintas kementerian yang menangani bencana Sumatera.

Pasalnya, untuk hunian sementara (Huntara) saja dipastikan tidak rampung pada 1 Ramadhan sesuai target yang dibebankan presiden. Sehingga, penyintas banjir di Aceh dan Sumatera masih melewati bulan ramadhan ditenda pengungsian.

“Sudah waktunya Presiden ambil alih penanganan pascabanjir Sumatera ini. Target hunian sementara rampung sebelum ramadhan sudah pasti meleset,” terang Masriadi Sambo, Rabu (18/2/2026).

Dia menyoroti akses informasi publik tentang bencana. Misalnya, data penerima bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat termasuk bantuan sosial tidak bisa diakses warga secara terbuka.

“Dampaknya, itulah yang terjadi protes di sejumlah desa di Kota Lhokseumawe itu. Warga merasa ditipu, tidak terdata, tiba-tiba ada bantuan untuk warga lainnya,” terang Masriadi.

Dia berharap, satuan tugas dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi yang bisa diakses warga secara realtime lewat website BNPB dan website pemerintah kabupaten/kota.

“Sehingga tidak ada warga yang merasa dirugikan. Dia korban, tapi tidak menerima bantuan. Sesama warga juga bisa saling cek, siapa saja penerima. Dalam mekanisme BNPB ini disebut uji publik. Namun, tidak semua daerah melakukannya,” sebut Masriadi.

Dia meminta pemerintah membenahi sektor informasi publik tenang penanganan bencana. “Jika informasi terbuka, pemerintah diuntungkan juga, citra presiden bagus, karena dari waktu ke waktu ada perkembangan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh,” ujarnya.

Kelemahan Satgas Wilayah Aceh
Sisi lain, dia menyoroti satuan tugas rehabilitasi dan rekontruksi wilayah Aceh yang cenderung bersifat koordinatif dengan kementerian lainnya. Sehingga satuan tugas itu tidak memiliki daya dorong apapun untuk mempercepat pembangunan.

“Sudah menjadi rahasia umum, beda kementerian tidak boleh saling memberi intruksi. Ini salah satu yang perlu dievaluasi oleh presiden, agar Aceh ini bisa pulih sesegera mungkin,” katanya.

Tenga kerja satuan tugas ini hanya jajaran kementerian dalam negeri. Tanpa melibatkan tim teknis lainnya.

Sisi lain, dia menyarankan satuan tugas diberi kewenangan khusus untuk merekrut tenaga kerja lokal untuk memperkuat kinerjanya. Sehingga, seluruh data yang dibutuhkan bisa diakses publik secara berkala.

“Termasuk menambah kewenangan satuan tugas untuk merekrut masyarakat lokal di Sumatera. Selama ini, bolak-balek pegawai pusat ke daerah itu sudah memakan berapa ratus miliar biaya perjalanan dinas? Pola kerja ini perlu dievaluasi presiden,” pungkasnya.

|MUMUL