Satgas Galapana DPR RI; Dorong Cash for Work dan Percepat Pembangunan Huntara

LHOKSUKON – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau pembangunan hunian sementara di Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Kamis (5/3/2026).

Perwakilan Satgas Galapana DPR RI TA Khalid menyebutkan kedatangannya untuk memantau hasil rapat Satgas Galapana DPR RI dengan pemerintah pada 18 Februari 2026 lalu di Jakarta.

Dalam rapat itu disimpulkan, pengerjaan pembangunan di Aceh dan Sumatera menggunakan pola cash for work (padat karya tunai), melibatkan korban bencana dan masyarakat lokal dalam pembangunan dan diberi upah.

“Tadi saya keliling dari Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. Pola cash for work sudah digunakan di lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hanya saja, kita tinggal maksimalkan lagi,” terang anggota DPR RI asal Aceh dari Partai Gerindra ini.

Dia menyebutkan, keterlibatan penyintas banjir dalam pembangunan sangat membantu perekonomian keluarga mereka. Sehingga sembari menunggu pembangunan hunian tetap selesai, penyintas banjir dapat bekerja dan menerima upah dari rehabilitasi dan rekontruksi Aceh.

Percepat Huntara
Selain itu, DPR RI dan pemerintah sepakat mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk penyintas banjir. Sehingga, sebelum lebaran Idul Fitri seluruh penyintas banjir bisa menempati Hunara.

“Target kita bersama, DPR dan pemerintah agar lebaran Idul Fitri tidak ada lagi penyintas banjir di tenda pengungsian. Karena itu, kita tinjau hari ini, sejauh ini progresnya bagus, ada yang sudah rampung dan hampir rampung,” ujar TA Khalid.

Dia berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan hunian sementara untuk penyintas banjir Aceh mempercepat pekerjaan. “Kita harap percepat pekerjaan huntara, namun kualitas tolong diperhatikan. Agar nyaman dan tahan lama,” tegasnya.

Sekadar diketahui, pembangunan huntara untuk penyintas banjir Aceh dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Danantara, rekanan mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, dan Yayasan Buddha Tsuzi.

|KOMPAS