Ketua DPRK Aceh Utara Desak BNPB Percepat Pembangunan Huntara Korban Banjir

ACEH UTARA – DPRK Kabupaten Aceh Utara mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh hunian sementara korban banjir di kabupaten itu rampung sebelum 15 Februari 2026. Pasalnya, 17 atau 18 Februari 2026 telah memasuki Ramadhan tahun ini.

Sementara itu, data yang diperoleh DPRK Aceh Utara menyebutkan peresmian hunian sementara baru dilakukan di tiga desa yaitu Desa Simpang Tiga dan Desa Tanjong Dalam Kecamatan Langkahan dan Desa Ulee Rubek Timu, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

Dari total 2.449 unit Huntara, baru tiga desa yang telah difungsikan. Selebihnya, masih dalam proses pembangunan.

“Selebihnya, hasil pemantauan kita, belum rampung. Bahkan ada titik yang baru 10 persen pembangunannya. Waktu kerja praktis sepekan lagi,” terang Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, Senin (9/2/2026).

Politisi Partai Aceh itu menyebutkan sangat memperihatinkan jika korban banjir harus makan sahur, tarawih dan berbuka puasa di tenda pengungsian. Sisi lain, kualitas bangunan harus diperhatikan.

“Buatlah senyaman mungkin hunian sementara ini. Jangan sampai penderitaan korban banjir bertambah dalam bentuk lain selama di hunian sementara,” terangnya.

Sisi lain, dia mendesak agar seluruh kementerian pusat untuk mengerahkan alat berat ke kabupaten itu. Sehingga proses pembangunan pascabencana segera bisa ditangani.

“Jika jalan dan jembatan sudah selesai seluruhnya layaknya sebelum bencana, itu rakyat kita rakyat yang rajin. Mereka akan bangkit dengan mencari sumber pendapatannya sendiri,” terangnya.

Sisi lain, seluruh program kementerian juga belum berjalan dan masih sebatas peluncuran. Dia mencontohkan program padat karya pertanian yang melibatkan petani dalam pembersihan lumpur di area persawahan.

“Petani sangat menunggu pembesihan sawah itu, tapi sampai sekarang belum berjalan. Harap seluruh kementerian bisa mempercepat sesuai intruksi Presiden Prabowo,” pungkasnya.

|KOMPAS