Subscribe to my channel
Lhoksukon – Ketika ratusan ribu warga Aceh Utara hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara justru menganggarkan Rp 2,35 miliar untuk membeli mobil dinas baru bagi bupati.
Langkah ini langsung menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk “penindasan” terhadap rakyat kecil.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Mohamad Muhaymin, menyebut keputusan ini sebagai ironi di tengah penderitaan rakyat.
“Kebijakan ini sangat tidak peka! Rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara pemimpin daerah justru sibuk menikmati fasilitas mewah,” tegasnya.
“Berdasarkan data kemiskinan di Aceh Utara di 2024 tercatat 16,11 persen atau sekitar 104.490 jiwa. Meskipun angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16,64%, beberapa indikator lain menunjukkan kondisi yang semakin memburuk,”ujarnya.
Ia juga menyebutkan indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 2,16 persen pada 2023 menjadi 2,78 persen pada 2024. Hal ini mencerminkan semakin sulitnya masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,42 persen menjadi 0,70 persen, mengindikasikan ketimpangan distribusi pengeluaran yang semakin parah di kalangan penduduk miskin.
“Kondisi ini diperburuk dengan kenaikan garis kemiskinan dari Rp 454.361 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp 473.719 pada 2024. Hal ini menunjukkan semakin mahalnya biaya hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat,”katanya.
Ia menyebut, dana Rp 2,35 miliar yang dihabiskan untuk mobil dinas bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti, Pengentasan kemiskinan melalui program pelatihan kerja dan bantuan modal usaha.
Selanjutnya, perbaikan layanan dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur di pedesaan. Serta pemberian Bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin yang terdampak kenaikan biaya hidup.
Ia menilai keputusan pembelian mobil dinas Bupati itu menunjukkan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan rakyat. Seharusnya Pemkab Aceh Utara memfokuskan anggaran untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk fasilitas mewah.
“Pemimpin yang bijak seharusnya berpikir panjang untuk rakyatnya, bukan malah memanjakan diri dengan fasilitas mewah di tengah derita masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pihaknya mendesak Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, untuk membatalkan pembelian mobil dinas dan alihkan anggaran untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Serta memberikan transparansi publik atas pengambilan kebijakan ini dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar sesuai kebutuhan nyata.
“Setiap rupiah dari anggaran adalah hak rakyat. Jangan gunakan untuk memperkaya diri sementara rakyat berjuang untuk makan sehari-hari,” tegas Muhaymin.
Lucunya, sambung Muhaymin, untuk dana beli mobil baru tersedia. Sedangkan gaji untuk ribuan honorer di Aceh Utara tahun 2025 belum tersedia. Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar gagal dikonfirmasi. Dua nomor handphonenya tidak aktif.
|RIL|DIMAS
