40 Pengacara Aceh Bela Keluarga Korban Pembunuhan Oknum Paspamres

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 40 pengacara dari berbagai kantor hukum di Aceh bergabung dengan Law Firm Hotman Paris dan Partner milik Hotman Paris. Mereka turut dalam ajakan Hotman untuk memperjuangan keadilan bagi korban pembunuhan oknum Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres) Masykur, (25) warga Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Bireuen, Provinsi Aceh.

Koordinator 911 Hotman Paris di Aceh, Muhammad Zubir pada wartawan, Kamis (31/8/2023) menyebutkan, pihaknya telah mengantongi surat kuasa dari ibu korban, Fauziah.

“Ada 40 pengacara total dari berbagai kantor hukum tergabung dalam 911 Hotman Paris. Kita terpanggil untuk berjuang bersama, agar kasus ini diusut tuntas dan keluarga mendapat keadilan,” terang Muhammad Zubir per telepon.

Langkah berikutnya, tim di Aceh mempersiap keberangkatan keluarga korban ke Jakarta untuk bertemu Hotman Paris dan langkah hukum lanjutan dari kasus itu.

“Kami berkomitmen terus akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujarnya. Sedangkan Fauziah, ibu Imam Masykur, berterima kasih pada para pengacara dan Hotman Paris atas bantuannya memperjuangkan keadilan untuk almarhum putranya.

“Saya minta pelaku semua dihukum berat, setimpal dengan apa yang diperbuat untuk anak saya,” pungkasnya.

Hari ini, merupakan hari ketujuh, korban tewas di tangan personel TNI. Korban diculik, disiksa, dan dibunuh. Saat ini, keluarga besar korban menunggu sikap tegas Panglima TNI Laksmana Yudo Margono untuk menghukum berat pelaku.

|KOMPAS

 

Sebelumnya diberitakan, Imam Masykur diculik, disiksa dan dibunuh oleh tiga oknum TNI, satu diantaranya bertugas di satuan pengamanan presiden (Paspampres). Mereka kini ditahan di Pomdam Jaya.

 

TNI melansir pelaku berinisial Praka RM, di satuan pengamanan Paspamres, Praka S dan Praka J, bertugas di Kantor Penghubung Kodam Iskandar Muda Aceh di Jakarta.

 

Satu warga sipil, diduga abang ipar dari parka RM kini ditahan di Mapolda Metro Jaya.

 

Sejumlah kelompok mengutuk aksi keji tersebut. Meminta Presiden Joko Widodo mengawal proses hukum yang berjalan dan memberi sanksi pecat serta hukuman mati.

 

Pangliam TNI Laksmana Yudo Margono telah menyatakan, maksimal akan dihukum mati untuk pelaku pembunuhan berasal dari oknum TNI.