Virus Corona, Ini Mekanisme Penundaan Kredit LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh

Banda Aceh – Menyahuti Instruksi Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Selasa, 24 Maret 2020, di salah-satu dari sembilan poin, bahwa OJK memberikan relaksasi kredit usaha mikro dari usaha kecil, kredit dibawah Rp 10 milyar diberikan penangguhan pembayaran angsuran selama satu tahun.

Otoritas jasa keuangan (OJK) Aceh telah mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical atau restrukturisasi kepada debitur yang berdampak Covid-19 baik secara langsung/tidak langsung sejalan dengan arahan bapak Presiden Joko Widodo.

Menaggapi hal tersebut, LKMS Mahirah Muamalah Syariah (MMS) akan mengikuti arahan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK yang berlaku dan sesuai arahan Wali Kota Banda Aceh, untuk segera ditindak lanjuti usaha UMKM yang berdampak dari penyebaran wabah corona di Banda Aceh.

“Karena LKMS adalah lembaga keuangan non-bank dan LKMS Mahirah Muamalah satu-satunya di Indonesia LKM syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh dibawah pengawasan OJK Aceh,” jelas Mufied Alkamal selaku Direktur operasional, Minggu 29 Maret 2020, dalam video conference kepada media.

Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, T Hanansyah yang saat itu sedang bersama Mufied mengatakan, pihaknya berharap baik kepada masyarakat dan debitur LKMS dengan adanya instruksi Presiden ini jangan menganggap kredit atau pembiayaan tidak perlu dibayar selama setahun dalam memaknainya.

“Semua debitur akan kami cek atau lihat yang mampu bayar dan tidak mampu bayar diakibatkan menurunnya kemampuan bayar pada saat-saat kondisi terjangkitnya wabah covid-19 ini di Aceh yang dimulai bulan Maret 2020,” kata Hanan.

Ia menilai, OJK perlu mewanti-wanti dan mewaspadai perusahaan atau tempat usaha yang menjadikan kesempatan ini sebagai ‘aji mumpung’.

“Dan kami akan memantau secara ketat untuk debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian setelah dicek menurun kinerja usahanya, ini yang diprioritaskan sesuai aturan restrukturisasi,” lanjut Hanan.

Adapun stimulus ini akan di berlakukan hingga satu tahun ke depan atau tepatnya 31 maret 2021.

LKMS menawarkan kepada seluruh debitur yang terkena dampak Covid-19 ini untuk dapat memilih skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan atau relaksasi margin keuntungan secara proaktif.

“Sebagai bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab, antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelumnya merebak wabah Covid-19 sudah bermasalah, namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debitur lancar kembali. Ini yang tidak di bolehkan,” tutup Hanan.

|RI