Subscribe to my channel
ACEH UTARA | Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) meminta solusi terkait pemeriksaan sejumlah kepala desa dalam kasus pembelian benih padi IF8 dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Aceh Utara.
Pernyataan itu disampaikan merespon empat hari terakhir, Tim Polda Aceh dan Polres Aceh Utara menyelidiki pembelian benih padi dengan menggunakan dana desa tahun 2019. Sebelumnya Dinas Pertanian Aceh dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Utara melarang penyaluran benih itu dengan alasan belum memiliki sertifikat dan belum dilepas oleh Kementerian Pertanian RI.
“Kami minta solusi ke menteri desa (Eko Putro Sandjojo) agar masalah pembelian benih IF8 dengan dana desa itu bisa ada solusi. Selain itu, bupati kita minta juga membantu advokasi kasus ini, kan sebelumnya ada imbauan penggunaan benih itu untuk meningkatkan ekonomi desa dari bupati (Muhammad Thaib),” kata Ketua Asgara Aceh Utara, Abu Bakar dihubungi per telepon, Sabtu (6/7/2019).
Dia menyesalkan sikap Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Aceh Utara yang tidak berkomunikasi dengan kepala desa terkait larangan penyaluran benih padi IF8 sejak awal. Seharusnya, jika dilarang, maka dilakukan sejak awal tahun. Sehingga tidak ada anggaran desa digunakan untuk pembelian bibit itu.
“Senin nanti kita ketemu bupati membahas masalah ini. Semoga ada solusi dan bantuan hukum untuk para kepala desa yang sedang diperiksa ini,” pungkasnya. |RI
