LHOKSEUMAWE |Panwaslu bersama Satpol PP menertibkan baliho calon presiden dan wakil presiden serta legislatif yang terpasang di Billboard sepanjang jalan Protokol Kota Lhokseumawe, Selasa (19/3/2019).
Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe, T Zulkarnaen mengatakan penertiban dilakukan sudah sesuai dengan aturan, dengan upaya tidak ada pelanggaran terjadi jelang pemilihan.
Sebelumnya, kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik titik lokasi dilarang melakukan pemasangan APK. Selain itu kita juga sudah memberitahukan untuk menurunkan APK dipasang di zona terlarang.
BACA JUGA : KPK Ungkap Jual Beli Jabatan di Kemenag, Ini Penjelasan Sekjen
Penertiban ini dilakukan hingga nanti sore, semua APK dipasang di zona terlarang akan kita turunkan dan dicopot. APK di tertipkan seperti Baliho, Spanduk dan bendera partai yang mencantumkan nomor partai itu sendiri.
Ia menyebutkan, lokasi-lokasi tersebut adalah tempat ibadah termasuk di halamannya, dan rumah sakit atau tempat pelayanan terpadu, gedung-gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.
Selain itu, jalan-jalan protokol seperti Jalan Merdeka mulai Simpang Kuta Blang sampai kawasan KP-3, Jalan Medan-Banda Aceh mulai Simpang Selat Malaka sampai jalan masuk ke Kantor Pemadam Kebakaran, juga harus bebas dari alat peraga kampanye.
“Kita himbaukan kepada seluruh partai politik untuk mematuhi aturan terkait pemasangan APK, karena selain diberikan sanksi adminitrasi, pelanggar juga bisa dikenakan sanksi hukum,” ujarnya. |RIL/M
Peureulak – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh…
LHOKSEUMAWE – Pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Masjid Puenteut, Kecamatan Blang Mangat,…
IDI – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengusulkan normalisasi jaringan…
Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., sambut dan membuka kegiatan…
PT Rekayasa Industri (Rekind) menorehkan catatan penting dalam komitmennya terhadap keselamatan kerja, dengan mencatatkan pencapaian…
Oleh: Dr. BukhariPraktisi Hukum di Lhokseumawe, Aceh Keputusan Komisi X DPR RI yang menyatakan persetujuan…
This website uses cookies.