Subscribe to my channel
Banda Aceh | Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Ir H TA Khalid MM menekankan pengelolaan Konservasi Gajah di Aceh harus bersifat kearifan lokal, dimana gajah dan satwa lainnya terlindungi dan para petani kebun juga terberdayakan.
Hal itu disampaikan TA Khalid dalam Workshop yang digelar Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Hermes, Rabu (03/11/2021), Berkenaan dengan upaya pengelolaan Konservasi Gajah Sumatera di Aceh.
Menurutnya sinergitas semua pihak dalam penanggulangan konflik satwa di Aceh merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, berbagi ruang dengan satwa dan pemberdayaan masyarakat lokal adalah solusi tepat untuk jangka panjang dalam penanggulangan konflik satwa di Aceh.
“KLHK jangan sampai penyelesaian permasalahan Konflik gajah di Aceh seperti orang kasih obat Panadol untuk orang sakit! sembuh sebentar kemudian kambuh lagi”, ujar Anggota Baleg DPR RI ini.
TA Khalid melanjutkan, tadi kita sepakat harus diselesaikan secara komprehensif dan permanen. Maka pertemuan ini merupakan pertemuan awal para pihak untuk mempersamakan persepsi dan komitmennya agar dapat melahirkan sebuah Roadmap dalam penyelesaian konflik gajah di Aceh, tegas TA Khalid.
Rapat tersebut berkesimpulan pengelolaan konservasi gajah di Aceh mengacu kepada dokumen Roadmap yang dibuat dengan para pihak yang menjelaskan rencana dengan jelas dan rinci bagaimana suatu strategi dilakukan dan menjadi acuan dalam menjalankan program.
Workshop pengelolaan konservasi Gajah Sumatera Turut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR-RI asal Aceh H.M. Salim Fakhry, SE, MM , Dirjen KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ir. Wiratno, M.Sc (Virtual), Kepala Dinas LHK Aceh A. Hanan, SP, MM beserta dengan Plt. Bupati Bener Meriah Dailami, Wakil Bupati Aceh Tengah H. Firdaus, SKM dan Direktur Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik drh. Indra Exploitasia, M.Si.
|MAS
