Pemadaman listrik yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Aceh merupakan persoalan serius yang tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah teknis semata. Di era digital dan modern saat ini, listrik telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Ketika listrik padam berulang kali tanpa kepastian, yang terganggu bukan hanya kenyamanan warga, tetapi juga hak-hak dasar masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Secara hukum, penyediaan tenaga listrik merupakan amanat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyedia tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, pemadaman listrik yang terjadi secara berulang harus dievaluasi secara terbuka dan profesional.

Masyarakat Aceh berhak mengetahui penyebab utama gangguan yang terus berulang. Transparansi menjadi sangat penting agar publik tidak hanya menerima informasi yang bersifat umum dan normatif. Jika persoalannya terletak pada jaringan transmisi yang rentan, kekurangan pasokan daya, lemahnya pemeliharaan infrastruktur, atau keterbatasan investasi, maka hal tersebut harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat. Keterbukaan informasi akan membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong percepatan solusi.

Dampak pemadaman listrik tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelaku usaha mengalami kerugian ekonomi, pelajar kesulitan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi, rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus bergantung pada generator cadangan, sementara masyarakat kecil menanggung kerugian akibat kerusakan peralatan elektronik. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi di Aceh karena investor sangat mempertimbangkan stabilitas pasokan energi sebagai salah satu faktor utama dalam berusaha.

Pemerintah pusat dan PT PLN tidak boleh hanya fokus pada penanganan darurat ketika gangguan terjadi. Yang lebih penting adalah membangun sistem ketenagalistrikan yang tangguh dan berkelanjutan. Aceh memiliki potensi energi yang besar, mulai dari energi air, panas bumi, hingga energi surya. Potensi tersebut harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sistem yang rentan mengalami gangguan.

Presiden RI, Prabowo Subianto, perlu menjadikan persoalan kelistrikan di daerah, termasuk Aceh, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui jaminan ketersediaan energi yang andal. Negara harus hadir memastikan bahwa masyarakat di daerah memperoleh kualitas layanan publik yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.

Ada beberapa langkah yang perlu segera dibenahi oleh Presiden dan pemerintah pusat. Pertama, mempercepat modernisasi jaringan transmisi dan distribusi listrik di Aceh. Kedua, memperkuat pengawasan terhadap standar pelayanan penyedia listrik. Ketiga, meningkatkan investasi pada pembangkit energi terbarukan yang berbasis potensi lokal. Keempat, memperkuat sistem kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, membangun mekanisme komunikasi publik yang transparan dan cepat saat terjadi gangguan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemadaman listrik yang berulang dapat diminimalkan, dan masyarakat Aceh memperoleh haknya atas layanan listrik yang andal, berkualitas, dan berkeadilan.