Pengamat : Presiden Segeralah Bentuk Lembaga Rehab-Rekon Sumatera

ACEH UTARA – Presiden RI Prabowo Subianto diminta segera membentuk badan atau lembaga yang menangani rehabilitasi dan rekontruksi banjir dan longsor di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh).

Pasalnya, hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki beban berat untuk melakukan pemulihan tiga provinsi itu pascabanjir pada 26 November 2025 lalu. Dampaknya, progres pemulihan terkesan lamban dan tidak terstruktur.

“Contohnya saja, saat ini kabupaten/kota sudah menyerahkan data penerima rumah tetap tahap satu ke BNPB. Seterusnya akan verifikasi faktual di lapangan, itu butuh ribuan orang tim verifikasi. Sedangkan BNPB juga terpecah konsentrasi ke bencana lainnya di Indonesia,” sebut pengamat komunikasi politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, Sabtu (3/1/2026).

Dampaknya, verifikasi faktual tahap satu saja akan butuh beberapa bulan sebelum proses pembangunan hunian tetap korban banjir dan longsor.

Sisi lain, BNPB memiliki tim terbatas, sehingga sangat sulit memvalidasi seluruh data yang telah dikirimkan oleh kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana.

Untuk itu, dibutuhkan lembaga khusus penanganan rehabilitasi dan rekontruksi. Dia menyarankan, lembaga ini dipimpin oleh jenderal bintang tiga dari TNI/Polri ditambah kejaksaan agung. Misalnya, ketua lembaga dipimpin jenderal bintang tiga, wakil ketua jenderal bintang tiga dan sekretaris lembaga dari kejaksaan agung. Sehingga potensi korupsi dalam pembangunan dapat diminimalisir.

“Soal mekanisme kerja anggaran dapat mengadopsi pola BNPB, dimana setelah audit BPKP dan BPK barulah pencairan dilakukan. Namun proses pengerjaan hunian dan infrastruktur lain harus segera dilakukan,” terangnya. Struktur lembaga ini pun langsung dibawah presiden layaknya TNI dan Polri.

Libatkan Mitra Lokal
Dia menyarankan lembaga itu menggandeng mitra lokal misalnya pengusaha lokal, pekerja lokal dan masyarakat lokal. Sehingga proses pembangunan dapat berdampak pada perputaran ekonomi di masing-masing daerah.

Untuk masyarakat lokal, sambungnya, diperlukan karena dapat memahami dan berkomunikasi dengan korban bencana. Sehingga tidak ada sumbatan komunikasi di lapangan dalam proses pengerjaan.

“Presiden butuh segera menandatangani Inpres (Intruksi Presiden) untuk lembaga itu, agar seluruh kementerian bisa tunduk dibawah lembaga itu dan dalam tiga tahun ke depan Sumatera telah pulih layaknya sebelum bencana,” terangnya.

Jika tidak, maka mis komunikasi antar kementerian terus terjadi. Hal itu terungkap dalam rapat terbatas yang digelar oleh Presiden RI di Aceh Tamiang dan rapat terbatas digelar DPR RI di Banda Aceh. Dimana persoalan uang makan prajurit TNI viral dan saling bantah antar Kasad dan Kepala BNPB.

“Karena itulah sangat mendesak didirikan lembaga khusus bersifat sementara. Didalamnya TNI/Polri, BNPB, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lokal di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Sejauh ini, telah empat kali Presiden berkunjung ke Aceh yaitu Aceh Tenggara, Bireun, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

|MUMUL