Pengamat ; Laporan Pejabat ke Presiden Soal Dampak Banjir Aceh tak Sesuai Fakta

ACEH UTARA | Presiden RI Prabowo Subianto didesak membentuk badan khusus penganan banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Tujuannya agar badan ini bisa fokus melakukan rehab dan rekon paska banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sejauh ini, laporan dari menteri di lapangan seringkali berbeda dengan fakta lapangan. Contohnya, Menteri Bahlil Lahadalia melaporkan 5 Desember 2025 listrik pulih di Aceh. Padahal, pada tanggal yang dijanjikan Bahlil, hampir 80 persen listrik masih lumpuh.

“Sebut saja, ditanggal itu hanya tiga kecamatan listrik pulih di Kabupaten Aceh Utara. Selebihnya belum pulih, ada yang masih padam sudah 10 hari,” terang Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, Jumat (5/12/2025).

Dia menyebutkan, badan khusus itu agar penanganan banjir dan longsor lebih fokus.

“Kerusakannya dahsyat sekali, ratusan jembatan, ribuan rumah, fasilitas publik rusak parah. Kalau menggunakan uang APBD, maka 40 tahun pun tak akan mampu memperbaiki kerusakan itu,” sebutnya.

Selain itu, dia meminta pejabat pusat memberikan laporan sesuai fakta ke presiden. Sehingga presiden mengambil kebijakan yang tepat.

“Pejabat Basarnas misalnya menyebut tidak ada lokasi terisolasi. Faktanya ada. Ini memilukan sekali, Kepala BNPB menyatakan hanya seram di media sosial, sungguh memalukan dan menyembunyikan fakta,” tegasnya.

Dia menyebutkan, kemampuan fiskal seluruh daerah terdampak banjir sangat terbatas. Karena itu, presiden butuh membuat badan khusus. “Misalnya badan khusus ini hanya berdiri 3 tahun untuk rehabilitasi dan rekontruksi. Ini penting sekali dan mendesak, jika tidak maka jutaan orang akan kehilangan tempat tinggal,” pungkasnya.

Banjir dan longsor melanda Sumatera pada 26 November 2025. Hingga kini masih banyak lokasi terisolasi.

|MUMUL