Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE | Forum Bersama DPD-DPR RI asal Aceh atau Forbes Aceh menguat fungsinya untuk menjembatani aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan TA Khalid, anggota DPR RI dari Gerindra, fungsi Forbes Aceh hidup sebagai penyambung lidah rakyat Aceh di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Dr. M. Rizwan Haji Ali, pengajar program studi Ilmu Politik, Fisip, Universitas Malikussaleh, di Lhokseumawe, Kamis, 20 November 2025.
”Secara politik, pernyataan TA Khalid di forum Badan Legislasi DPR RI tentang posisi MoU Helsinki dalam konteks perdamaian Aceh dalam kerangka NKRI merupakan peringatan dini kepada semua pihak di Pusat supaya tidak mengabaikan pentingnya kedudukan kesepakatan damai tersebut,” ujarnya.
Pernyataan TA Khalid memiliki relevansi signifikan dengan kondisi Aceh hari ini yang sedang dalam proses “negosiasi” dengan pemerintah Pusat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selain itu, MoU Helsinki terbukti telah melahirkan perdamaian Aceh sejak 2005 hingga hari ini. Ini merupakan pencapaian yang sangat penting di Aceh, tambahnya.
”Mengabaikan MoU Helsinki sebagai komitmen perdamaian dalam NKRI dalam melahirkan kebijakan nasional untuk Aceh, bisa menimbulkan keraguan di tengah masyarakat Aceh tentang masa depan perdamaian Aceh. Apalagi jika komitmen tersebut sampai terpinggirkan dan diabaikan, tentu semua pihak di Aceh merasa tersentak,” ulasnya.
Keberadaan Forbes Aceh sangat penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat Pusat, sehingga terdengar secara nyaring di Senayan. Apalagi, anggota Banleg DPR RI tidak semua memahami konteks konflik dan perdamaian Aceh. Ada kewajiban historis, filosofis, yuridis dan politis semua pihak yang membahas revisi UUPA tersebut memahami sejarah Aceh.
Rizwan menambahkan bahwa Forbes Aceh harus didukung oleh Pemerintah, DPR Aceh dan rakyat Aceh sehingga dapat berfungsi optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Karena ini merupakan forum perjuangan rakyat Aceh secara konstitusional.
”Kita bisa melihat pentingnya Forbes ini ketika ada kebijakan Pemerintah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Aceh, seperti kasus empat pulau dan revisi UUPA saat ini,” katanya.
Dari sisi representasi politik,Forbes merupakan bentuk pelembagaan, konsolidasi politik dan sumber daya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh Aceh di Pusat. Sehingga fungsi Forbes harus terus diperkuat, tandas Rizwan.
|MUMUL
