Bupati Al-Farlaky ; 1 Bulan Ini Seluruh SPPG Aceh Timur Wajib Sertifikat Laik Higine

Aceh Timur — Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah memperkuat pelaksanaan program nasional tersebut di daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Jum’at 7 November 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., itu dihadiri unsur Forkopimda, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta para pengelola dapur MBG dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Aceh Timur.

Dalam arahannya, Bupati Iskandar Al-Farlaky menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan perhatian nasional karena termasuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita yang wajib disukseskan di seluruh daerah.

Karena itu, pelaksanaannya di Aceh Timur harus benar-benar memenuhi standar, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak penerima manfaat.

“Ini amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus pastikan pelaksanaannya benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada insiden seperti yang terjadi di daerah lain,” tegas Bupati.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan Forkopimda.

Pertama, Bupati menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dari seluruh pengelola dapur. Selama ini dinilai masih banyak laporan yang belum sesuai dengan kondisi lapangan.

“Karena itu, pendataan penerima manfaat, bahan makanan, serta jumlah produksi harian harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Al Farlaky.

Bupati mengingatkan agar tidak terjadi kelalaian seperti di beberapa daerah lain di mana ratusan anak mengalami keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar. “Kalau sampai terjadi di Aceh Timur, yang pertama disorot adalah Forkopimda,” ujarnya mengingatkan.

Dalam rapat itu, Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antarunsur Forkopimda. Menurutnya, Forkopimda di daerah selalu menjadi bagian yang dievaluasi oleh pemerintah pusat, sehingga koordinasi yang aktif melalui rapat-rapat seperti ini harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Bupati mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program seperti sayur, beras, ikan, dan telur diprioritaskan dari hasil produksi lokal.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat dan membantu petani maupun pelaku usaha kecil di daerah. “Kalau bisa beli di daerah sendiri, jangan ambil dari luar. Biar ekonomi masyarakat juga berputar,” tegasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan bergizi harus memiliki sertifikat higienitas dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah, kata Bupati, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penghentian operasional sementara terhadap dapur yang belum memenuhi syarat tersebut.

Untuk itu, ia memberikan waktu selama satu bulan kepada seluruh pengelola dapur agar segera melengkapi sertifikat dan memastikan kelayakan higienis terpenuhi.

Selain itu, pengelola program diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan MBG secara berkala kepada Satgas Gizi Nasional. Di tingkat kabupaten, ketua Satgas adalah Bupati, sedangkan di tingkat provinsi dijabat oleh Gubernur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Bupati  Al-Farlaky menutup rapat dengan pesan agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Berkarirlah dengan baik, jalankan amanah ini dengan benar. Semoga Aceh Timur menjadi contoh daerah yang sukses melaksanakan program makan bergizi gratis tanpa kendala dan tanpa masalah higienitas,” demikian tutup Al- Farlaky.(***)