ACEH UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, A Murthala, mengaku dilematis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, tidak diatur secara jelas keterlibatan pemerintah daerah dalam program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu.
“Pemda pasti mendukung program MBG. Namun, ini agak dilema karena tidak ada pelibatan unsur Pemda secara jelas dalam aktivitas SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” terang A Murthala dihubungi per telepon, Jumat (3/10/2025).
Dalam beberapa pertemuan via zoom meeting dengan tim Badan Gizi Nasional (BGN), Pemda melalui Dinas Kesehatan diminta untuk mengawasi, tetapi secara spesifik tentang bentuk pengawasan dan pelibatan masih didiskusikan.
“Selama ini pelibatan Pemda masih pada penyiapan sasaran (penerima maanfaat). Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada kejelasan tentang hal tersebut. Karena hingga saat ini semakin intens diskusi dengan melibatkan semua unsur terkait,” terangnya.
Saat ditanya soal tiga murid SDN 6 Matangkuli mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG, Sekda menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pasti turun tangan memastikan keamanan peserta didik dalam mengonsumsi MBG.
“Namun demikian, jika ada kasus seperti ini, kita wajib ambil bagian karena semua sasaran penerima manfaatnya adalah masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan 3 murid SDN 6 Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, mengalamu mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia, Aceh Utara.
|KOMPAS
