Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Sebanyak tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh diusulkan pecat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal itu menyusul putusan hukum tetap kasus korupsi upah pungut lampu jalan di Kota Lhokseumawe.
Mereka adalah Muhammad Dahri, Sulaiman dan Asriana. Muhammad Dahri dan Sulaiman sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Lhokseumawe. Sedangkan Asriana belum dieksekusi oleh kejaksaan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe, Irsyadi, dihubungi Selasa (22/7/2025) menyebutkan, dinasnya segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk meminta salinan putusan Mahkamah Agung RI.
“Sampai sekarang kami belum terima putusan Mahkamah Agung RI. Tapi, kami segera berkoordinasi. Setelah itu akan dibuat pemberhentian dengan tidak hormat, diusul ke walikota seterusnya ke BKN,” terangnya.
Dia menyebutkan, sebelumnya saat menjadi tersangka, telah diberi sanksi pemberhentian sementara dan pemotongan gaji 50 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas terhadap Sulaiman dan Muhammad Dahri terkait pidana korupsi Pungut Pajak Penerangan Jalan Lhokseumawe. Dalam putusannya, MA bahkan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk kedua terdakwa.
Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menghukum Sulaiman selaku mantan Bendahara Pengeluaran BPKD Lhokseumawe, divonis pidana penjara lima tahun, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Sulaiman juga divonis membayar uang pengganti senilai Rp 514.615.003 subsider 1 tahun penjara.
Selain itu, MA juga mencabut hak politiknya selama lima tahun, terhitung mulai tanggal selesai menjalani pidana badan.
Untuk terdakwa Muhammad Dahri, mantan Sekretaris BPKD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, dijatuhi pidana penjara empat tahun. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp631 juta lebih atau subsider satu tahun penjara.
|KOMPAS
