ParlemenDepan Menhut, TA Khalid Minta Balai BKSDA Ditingkatkan

Depan Menhut, TA Khalid Minta Balai BKSDA Ditingkatkan

ACEH TENGAH— Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid meminta Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meningkatkan status Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Aceh.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Menhut, Duta Besar Inggris untuk Indoensia Dominic Jermey, Bupati Aceh Tengah Halili Yoga dan sejumlah bupati dari kabupaten/kota di Aceh di Pendopo Bupati Aceh Tengah, kamis (19/6/2025).

TA Khalid mengurai luas kawasan hutan di Provinsi Aceh seluas 3,5 juta hekatre. Sedangkan Sumatera Utara memiliki 1,3 juta hektare.

Sedangakn kawasan konservasi dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh seluas 400 ribu hektare. Sedangkan Sumatera Utara seluas 100 ribu hektare.

“Luas wilayah Aceh lebih besar dibanding provinsi tetangga. Konflik satwa dan manusia terjadi di 18 kabupaten/kota. Untuk itu, saya minta agar status BBKSDA diberikan ke Aceh,” terang TA Khalid.

Dengan perubahan status, maka sumber daya manusia dan struktur organisasi semakin lengkap. Sehingga bisa mengatasi konflik satwa dan manusia di Aceh.

“Apalagi kita hadir untuk menindaklanjuti program Presiden Prabowo Subianto tentang konservasi gajah. Saya minta, disejalankan,” terangnya.

Sedangkan Raja Juli Antoni menyebutkan, Inggris dan Indonesia sepakat bekerjasama bidang bidang iklim, pelestarian alam dan pembangunan. Perjanjian kerjasama ditandatangani Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London tahun lalu.

“Prinsip utama kami, hutan lestari, pembangunan tak boleh henti, dan kesejahteraan itu pasti. Maka, konservasi gajah di Aceh Tengah sejalan dengan pembangunan lainnya yang sesuai dengan alam,” terangnya.

Untuk permintaan perubahan status, Raja Juli Antoni menyambut baik. Dia meminta segera melengkapi dokumen administrasi perubahan status tersebut.

Raja Juli menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menghibah 20 ribu hektare lahan di Aceh untuk kawasan konservasi gajah. Lahan ini dikelola oleh WWF untuk penyelesaian konflik gajah di Aceh dalam program yang diberinama Pengan Elephant Conservation Inisiatif (PECI).

|KOMPAS

Bagikan Postingan

Postingan Terpopuler

Pilihan Untukmu

Serapan TKD Bireuen Nol Persen, Anggaran Rp33,1 Miliar Belum Terealisasi

BANDA ACEH – Kabupaten Bireuen tercatat sebagai daerah dengan...

Respon Komplain Pelanggan , Bupati Al-Farlaky Panggil Direktur PDAM

Bentuk Tim Audit Benahi Layanan Air Bersih Aceh Timur –...

Senat Unimal Tetapkan Tiga Calon Rektor

ACEH UTARA – Senat Universitas Malikussaleh (Unimal) menetapkan tiga...

Masuki Musim Tanam, Pupuk Indonesia Siap Penuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Madiun Raya

 Madiun - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan petani di...