Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, belum menerima TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tiga bulan terakhir, jatah Januari-Maret 2025. Besaran TPP ini terkecil Rp 598.000 hingga Rp 17 juta sesuai kelas jabatan masing-masing pegawai.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Utara, Nazar Hidayat per telepon, Sabtu (18/4/2025) menyebutkan, proses pembayaran TPP itu menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Pembayaran sudah proses, untuk membayar itu kita butuh persetujuan mekanismenya mulai dari Kementerian Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) hingga keluar persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI,” terang Nazar.
Dia menyebutkan, mengapa jumlah pegawai sedikit yang menerima TPP? Karena Aceh Utara tidak memberi TPP pada pegawai sektor kesehatan dan guru yang sudah lulus sertifikasi. “Mereka sudah dapat tunjangan lainnya baik itu jasa medis dan sertifikasi. Karena Aceh Utara belum mampu membayar seluruh TPP. Ini kan prinsip keadilan,” katanya.
Dia menyebutkan, jika proses persetujuan dari Kemendagri RI telah diterima Pemrintah Kabupaten Aceh Utara, maka sesegera mungkin TPP dicairkan.
“Kalau persetujuan sudah ditangan kami, maka segera kami lakukan pencairan ke rekening masing-masing ASN. Kami juga memahami kebutuhan ASN akan TPP itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan 3.000 lebih ASN di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh juga belum menerima TPP. Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar menyatakan segera memproses pencairan TPP untuk pegawai di kota itu.
|KOMPAS
