Jangan Sampai Kebijakan Pj Bupati Aceh Utara jadi Beban Bupati Definitif ….

ACEH UTARA – Ketua Komisi 1, DPRD Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Tajuddin, mendesak Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar segera menganggarkan gaji untuk ribuan honorer daerah itu tahun 2025. Pasalnya, dalam APBD Aceh Utara 2025 belum tertampung gaji honorer.

Padahal dalam surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widyantini tertanggal 12 Desember 2024 meminta seluruh pemerintah daerah mengalokasikan anggaran gaji untuk honorer dalam APBD 2025.

Pasalnya, rekrutmen honorer diperkirakan akan berlangsung hingga awal 2025. Sehingga tidak ada pemberhentian massal dan tanpa gaji.

“Kita desak Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar segera turun tangan. Jangan diam-diam saja, jangan sampai ribuan honorer itu demonstrasi karena tidak bergaji, apalagi pemerintah pusat sudah mengintruksikan,” terang Tajuddin per telepon, Kamis (19/12/2024).

Politisi Partai Aceh itu, menyebutkan, DPRD Aceh Utara siap membahas kembali anggaran tersebut. Namun, Penjabat Bupati Aceh Utara, segera memastikan besaran honorarium dan penyesuaian anggaran lainnya.

“Jika tidak dianggarkan sama sekali, itu bom waktu bagi pemerintahan berikutnya, padahal bupati terpilih tidak ikut serta dalam penganggarannya. Jadi, harap ini dianggap serius,” pungkas Tajuddin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar menyebutkan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI terkait gaji honorer itu.

“APBD sudah disahkan, maka akan repot sekali mengubah anggarannya. Kami akan konsultasikan dulu,” terangnya.

Data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara jumlah tenaga kontrak sebanyak 2.130 orang dan tenaga bakti sebanyak 1.634 orang.

|MUMUL