Forbes DPR RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga Saat Pengibaran Bendera Bintang Bulan

BANDA ACEH | Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI – DPD RI Asal Aceh, TA Khalid, Kamis (5/11/2026) mengecam keras tindakan penegakan hukum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dalam peristiwa terkait Bendera Aceh atau dipopuler disebut bendera bulan bintang.

Dia meminta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Sudibyo untuk memproses hukum prajurit yang terlibat dalam insiden itu.

Dalam peristiwa itu, tercatat 14 warga menjadi korban yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

“Kami kecewa dengan tindakan yang menewaskan masyarakat. Penegakan hukum tidak harus melanggar hukum. Tidak ada penegakan hukum yang dibenarkan dengan mengorbankan nyawa rakyat,” tegas TA Khalid kepada Kompas.com per telepon, Selasa (5/11/2026).

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, proporsional, dan mengedepankan pendekatan humanis sesuai amanat UUD 1945 dan semangat perdamaian MoU Helsinki.

“Negara tidak boleh hadir dengan peluru. Negara harus hadir dengan dialog dan keadilan. Rakyat Aceh sudah terlalu banyak berkorban untuk perdamaian ini,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera menuntaskan persoalan Bendera Aceh secara konstitusional dan bermartabat agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik baru.

“Kami meminta agar penyelesaian Bendera Aceh harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan konflik. Jangan biarkan persoalan ini terus menjadi luka yang menganga. Aceh sudah damai, jangan dibuat gaduh lagi,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah.

“Semua pihak saya berharap harus menahan diri agar Aceh tetap selalu kondusif. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan dialog, bukan dengan emosi dan kekerasan,” tutup Ketua Umum DPP Wareeh Keluarga Ulee Balang Aceh (KUB) tersebut. |DIMAS