LHOKSEUMAWE – Jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Mobile Banking milik Bank Syariah Indonesia (BSI) dilaporkan mulai pulih, Jumat (12/5/2024) di Provinsi Aceh. Namun, masyarakat ragu akan konsistensi layanan perbankan dengan konsep syariah terbesar di Aceh itu.
Salah seorang masyarakat di Kota Lhokseumawe, Riskita (30) menyebutkan, layanan ATM dan mobile banking sudah bisa digunakan. Kompas.com mencoba menggunakan aplikasi mobile BSI dan memang sudah pulih, sudah bisa melakukan pengecekan transaksi dan transfer.
“Namun, apakah ini akan bertahan lama belum tahu kita. Jangan-jangan kambuh lagi nanti penyakit BSI ini. Hari Kamis, 11 Mei 2023, sempat pulih sebentar sore hari. Lalu malamnya sudah tidak bisa digunakan lagi,” kata Riskita.
Dia meminta, cukup Provinsi Aceh yang dijadikan ujicoba sistem peleburan bank syariah di Indonesia. BSI merupakan peleburan dari tiga bank milik pemerintah yaitu BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BRI Syariah.
“Kalau kira-kira memang tidak mampu melayani se-Indonesia, cukup ujicoba satu dua kabupaten dulu sistem teknologinya. Kalau se-Indonesia begini susah, begitu terjadi masalah eror, semua terdampak,” katanya.
Hal senada diharapkan masyarakat lainnya Mulyadi, dari Kabupaten Aceh Utara. Dia meminta agar layanan BSI aman dan nyaman.
“Tirulah layanan perbankan swasta lainnya yang selalu aman selama 24 jam. Jangan sampai layanan syariah ini identik dengan layanan perbankan terburuk di Aceh,” katanya.
Sisi lain, opsi membuka bank konvensional bukan menjadi pilihan. “Seharusnya sebelum Qanun (peraturan daerah) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disahkan di Aceh, poinnya bisa bank konvensional yang sudah ada tidak usah pindah. Namun bank baru atau lembaga keuangan baru wajib syariah. Kalau sudah begini, sudah kacau dan merugikan masyarakat,” katanya.
Dia berharap, agar pemerintah memastikan semua bank yang masuk ke Aceh atau layanan keuangan di Aceh harus memiliki jaminan konsumen. “Jangan kita rakyat yang dirugikan,” terangnya
BSI Harus Bertanggungjawab
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, DPR Kabupaten Aceh Utara, Tajuddin, dihubungi terpisah, menyebutkan BSI harus memberi kompensasi pada rakyat Provinsi Aceh atas kerugian yang diderita.
“Jangan sampai sesuka hati mereka melayani masyarakat Aceh. Solusinya minta maaf atas ketidakjujuran. Itu kan kacau sekali. Ganti rugi untuk rakyat Aceh apa?” terangnya.
Dia mendesak Pemerintah Aceh mengeluarkan sikap tegas atas layanan terburuk BSI selama beroperasi di Aceh.
“Harus ada sikap tegas pemerintah, jangan diam saja. Ini merugikan pemerintah, rakyat, pengusaha dan semuanya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, layanan BSI eror sejak tiga hari terakhir di Aceh. Manajemen BSI mengakui eror tersebut disebabkan serangan randshomeware dan berusaha memperbaikinya. Mereka juga memastikan uang nasabah aman.
|KCM|DIMAS
BANDA ACEH — Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Alumni IPB (HA IPB) Wilayah Aceh yang digelar…
PIDIE JAYA – Wakil Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Hasan Basri memohon maaf atas perilakunya…
LHOKSEUMAWE- Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Alumni IPB (HA IPB) Wilayah Aceh yang akan…
LHOKSEUMAWE - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) Wilayah Aceh menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda)…
PIDIE JAYA – Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Sibral Malasyi, mengaku telah menerima langsung pihak…
PIDIE JAYA – Wakil Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Hasan Basri memohon maaf atas perilakunya…
This website uses cookies.