Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, tetap menganggarkan gaji untuk honorer di kota itu sebesar Rp 10 miliar lebih tahun 2023. Kebijakan itu diambil untuk kepastian gaji seluruh honorer tahun depan.
Sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang seluruh daerah dan kementerian menggunakan honorer, bakti dan sebutan lainnya di Indonesia mulai tahun 2023 mendatang.
Kepala Hubungan Masyarakat, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Marzuki, per telepon, Selasa (26/7/2022) menyebutkan, Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah menerima surat dari Kemenpan RB soal penghentian tenaga honorer mulai tahun depan. Namun, belum ada petunjuk teknis detail soal larangan tersebut. Sehingga, sembari menunggu keputusan terbaru, pemerintah mengalokasikan gaji untuk 10 bulan tahun 2023.
“Kita plotkan anggarannya 10 bulan dulu tahun 2023 untuk honorer. Kita tetap patuh dan tunduk aturan pemerintah pusat, nanti kita tunggu lagi aturan teknis detailnya bagaimana,” sebut Marzuki.
Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah pusat akan dipatuhi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe, honorer di kota itu sebanyak 1.000 orang lebih. Jumlah itu terbanyak dari kelompok satuan polisi pamong praja dan guru.
Sebelumnya, Kemenpan RB meminta seluruh tenaga honorer dihapuskan dan diganti dengan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh derah dan kementerian seluruh Indonesia.
|KOMPAS
