Subscribe to my channel
Lhokseumawe – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lhokseumawe meminta pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi titik pos pengendalian mobilisasi Darat atau pos penyekatan yang dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 Lhokseumawe yang belum berjalan dengan baik.
Menurut Khaidir Wakil Ketua KNPI Kota Lhokseumawe, kritik ini berdasarkan pantauan terhadap posko penyekatan sebanyak 9 titik yang tersebar mulai tanggal 30 Agustus – 6 September 2021.
“Kita meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi, karena menyebabkan kerumunan baru di jalanan. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat dampak positif dan Nampak negatif yang di maksud dengan pos penyekatan artinya ini butuh evaluasi,” kata Khaidir.
Mengingat hari pertama pemberlakuan penyekatan PPKM level 4 di Lhokseumawe,mengalami aksi protes pengguna jalan raya, kata Khaidir, Selasa 31 Agustus 2021.
Pemerintah harus bisa membangun kepercayaan publik, agar masyarakat patuh dengan aturan PPKM yang sedang dilakukan ini. Ketika pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan sosial bagi warganya, namun pemerintah juga harus menyediakan bantuan sosial tanpa adanya syarat khusus wajib vaksin. Karena ini juga mengalami ancaman ekonomi warga yang sangat merosot.
Khaidir, menilai kemungkinan kebijakan PPKM level 4 ini diterapkan karena menimbang angka covid-19 di Lhokseumawe semakin tinggi. Namun pemerintah juga harus normatif dalam mengambil kebijakan.
Ditambahkan Khaidir, “dengan ada pos penyekatan apakah efektif untuk menurunkan angka kasus covid-19.
Dia menambahkan, pihaknya mendukung maksud dan tujuan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan warga yang berdampak dengan penutupan jalur utama, disebabkan pusat kota Lhokseumawe berada di kecamatan Banda Sakti.
