Categories: News

Sekda Aceh : Perusahaan Harus Daftar BPJS Ketenagakerjaan

BANDA ACEH| Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, mengharapkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk mendaftarkan seluruh pegawainya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan atas dasar banyaknya pekerja di Aceh yang kerjanya belum terlindungi dengan program pemerintah
Data BPS mencatat, dari 2,2 juta pekerja di Aceh, baru 550 ribu saja yang telah ikut dengan  program BPJS Ketenagakerjaan ini. Artinya, sekitar 80 pekerja di Aceh belum lagi mendapatkan jaminan baik berupa jaminan kesehatan dalam bekerja mau pun jaminan hari tua.
“Ini pekerjaan rumah kita. Saya minta pihak BPJS berikan data valid ke kita. Pak Wildan (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) kita pikirkan cara dan cari solusi bagaimana caranya pekerja itu bisa terlindungi kerjanya,” kata Sekda dalam diskusi tentang penguatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wilayah Sumbagut, di Banda Aceh, Sabtu 28/09.
Sekda Taqwallah mengatakan, jaminan mendapatkan akses baik ke layanan kesehatan maupun asuransi masa tua merupakan hak para pekerja. Karena itu, pemerintah daerah patut memperjuangkan hal tersebut lewat peraturan daerah (di Aceh disebut Pergub) sehingga perusahaan patuh dalam menjalankan kewajiban mereka tersebut. “Kita harus selesaikan ini pada kesempatan pertama,” kata dia.
Sebelumnya Deputi Direktur Wilayah BPJS Sumbagut, Umardin Lubis, mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah Aceh untuk menjelaskan pada mereka yang memperkerjakan pegawai non ASN untuk memberikan pegawainya pada akses BPJS ketenagakerjaan.
“Harapan kami permasalahan mengenai ketenagakerjaan khusus menyangkut jaminan sosial bukan jadi beban pemerintah daerah melainkan BPJS ketenagakerjaan,” kata Umardin Lubis.
Umar mengatakan, peran aktif pemerintah itu bisa diterapkan pada seluruh pegawai hingga aparatur desa di tingkat gampong. Dengan itu mereka punya kepastian atau jaminan jika harus mendapatkan perawatan saat sedang bekerja.
“Kita punya jumlah pekerja yang tinggi termasuk tenaga kerja honorer dan apatur desa yang mencapai 81 ribu orang. Tapi Masih banyak gampong yang pekerjanya itu juga belum terlindungi dengan program pemerintah,” kata Umardim Lubis. |RI
Bagikan Postingan
Redaksi

Dapatkan berita terbaru dari Bakata.id dengan berlangganan notifikasi portal berita ini.

Recent Posts

Hadiri Haul Habib Muhammad Al Attas, Bupati Al- Farlaky Ajak Umat Teladani Akhlak Rasulullah

#Komplek Mesjid Ba'lawi Jadi Venue MTQ Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky,…

24 hours ago

Ini Daerah Berpotensi Terjadi Banjir di Provinsi Aceh

LHOKSEUMAWE – Badan Metreologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem 14-16 November…

1 day ago

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Hadirkan 13 UMKM di Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Padang

Padang – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan 13 UMKM Mitra Binaan…

2 days ago

Aceh Singkil Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

SINGKIL - Sebanyak lima kabupaten/kota terendam banjir di Provinsi Aceh, Sabtu (14/11/2026). Kelima kabupaten itu…

2 days ago

Banjir Aceh Tamiang, 1.180 Jiwa Mengungsi

ACEH TAMIANG- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melansir sebanyak 601 kepala keluarga atau 1.180 jiwa…

2 days ago

Kembali ke Sekolah, Bupati Al-Farlaky Santuni Anak Yatim di MIN 18 Aceh Timur, Kenang Perjalanan Masa Kecil

Peureulak – Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai kunjungan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky,…

3 days ago

This website uses cookies.