BANDA ACEH |Seluruh masyarakat sipil di Indonesia diajak bersama-sama untuk mengawal proses rekrutmen Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak ada terjadinya konflik kepentingan.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, Jumat 30 Agustus 2019 mengatakan, pimpinan KPK harus orang-orang yang berintegritas, tegas dan berani terhadap siapa pun dalam menindak korupsi yang makin masif terjadi saat ini.
“Mari kita bersama-sama untuk mengawal proses rekrutmen ini, agar kedepannya tidak ada terjadi konflik kepentingan di tubuh KPK. Siapa pun yang terpilih harus mampu mengungkap berbagai kasus korupsi yang cukup masif selama ini,” ujar Alfian.
Alfian menambahkan, maka sangat penting Rakyat Indonesia perlu berperan dan memberi masukan terhadap calon-calon yang di duga bermasalah, sehingga KPK di pimpin oleh orang yang tidak salah.
Mengenai ada Panitia Seleksi (Pansel) dari pengacara yang membela kasus korupsi, maka seharusnya hal itu tidak boleh terjadi dan pansel harus benar-benar bebas dari orang-orang yang terlibat dalam pembelaan kasus korupsi.
“Jadi harus wajib di jaga dengan benar tanpa ada konflik kepentingan, sehingga KPK berjalan dengan kewenangannya saat ini. Capim yang terpilih benar-benar orang orang yang berintegritas dan berani,” tutur Alfian.
Dirinya berharap kepada Calon Pimpinan KPK yang terpilih nantinya, agar bisa mengungkapkan kasus-kasus korupsi sampai ke daerah secara utuh, terutama untuk wilayah Provinsi Aceh.
“Keberanian menjadi modal dalam pemberantasan korupsi dan menjauhkan konflik kepentingan. KPK di lahirkan dari rahim reformasi untuk menyelamatkan bangsa ini dari salah urus,” kata Alfian. |RI
LHOKSUKON- Sebanyak 31 kelompok tari jenjang sekolah dasar dari Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Simpang…
Aceh Besar – Penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh berjalan lancar dan memberikan dampak positif…
LHOKSEUMAWE -Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai persoalan terhambatnya operasional Program Makan Bergizi…
Setiap kali Aceh Utara memasuki babak baru kepemimpinan, harapan masyarakat selalu sama: ekonomi daerah tumbuh,…
LHOKSEUMAWE — Dukungan Komisi X DPR RI terhadap pengalihan status dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…
LHOKSUKON - Sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Utara dipastikan kembali…
This website uses cookies.