Subscribe to my channel
ACEH UTARA | Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, menyatakan menolak rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan pegawai negeri sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah. Pasalnya, kabupaten itu belum memiliki infrastruktur digital yang memadai.
“Misalnya, e-planning, e-kinerja, dan digitalisasi lainnya saja itu kita belum. Masak iya, mau dibuat aturan pegawai bisa kerja di rumah. Aturan masuk kantor saja, masih ada pegawai yang telat datang,” kata pria yang akrab disapa Cek Mad ini, Jumat (16/8/2019).
Politisi Partai Aceh itu menyatakan, wacana pegawai bisa bekerja di rumah hanya bisa dilakukan jika Kemenpan RB menyediakan fasilitas untuk seluruh daerah. Misalnya, dengan pengadaan sistem digital yang memadai untuk semua daerah.
“Kalau kementerian memberi bantuan, baru siap kita ikuti aturan itu. Jika tidak, maka tak mungkin lah. Sangat tidak mungkin pegawai bekerja di rumah. Bisa jadi lalai mereka dan merugikan pelayanan masyarakat,” terangnya.
Dia berharap, Kemenpan RB mengkaji ulang aturan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah di seluruh tanah air. Misalnya, daerah yang belum memiliki sistem internet yang memadai harus dibantu peralatan dan sistem yang bagus dari kementerian.
“Jangan sampai pelayanan untuk masyarakat berkurang hanya karena pegawainya kerja di rumah. Kita masih butuh layanan tatap muka dari pegawai ke masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Kemenpan RB sedang menggodok aturan PNS bisa bekerja dari rumah. Aturan itu meniru cara kerja start up yang bisa bekerja dimana saja termasuk di rumah. Aturan ini ditolak oleh sejumlah kepala daerah. |KCM
