Subscribe to my channel
BANDA ACEH | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjadi bahan pembicaraan beberapa waktu ini. Hal tersebut karena langkah parlemen yang sedang membahas aturan keluarga yang di dalamnya mengizinkan poligami.
Provinsi Aceh sendiri merupakan salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya masih tergolong lambat. Bahkan, angka pertumbuhan ekonomi Aceh saja masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Minggu (7/7/2019) Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61% sepanjang 2018. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,1%.
Di antara 10 provinsi di Pulau Sumatera, Aceh malah masuk ke dalam 5 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sumatera Selatan menjadi provinsi paling maju ekonominya dengan angka pertumbuhan sebesar 6,04%.
Di tengah perekonomian yang cukup lambat itu, justru DPRA sedang membahas aturan untuk memperbolehkan poligami bagi masyarakat, bukan mendorong kesejahteraan ekonomi yang jelas masih kurang.
DPRA beralasan kini marak dilakukan nikah siri oleh pihak-pihak yang melakukan poligami. Nikah siri membuat pertanggungjawaban pria terhadap istri-istri dan anak-anaknya lemah.
“Dengan marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita sepakat mengatur, toh kalau kita nggak atur kan kawin juga gitu,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif. |DTC
