Subscribe to my channel
BANDA ACEH | Panitia pemekaran CDOB Aceh Malaka berjumlah 15 orang perwakilan dari masyarakat Aceh Malaka hadir di Banda Aceh dan bertemu serta diterima oleh Plt. Gub. Aceh Ir. Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/3/19).
Delegasi CDOB Aceh Malaka yang dipimpin oleh Prof. Hadi A. Arifin disambut hangat oleh Plt. Gub. Aceh. Dalam sambutannya Plt. Gub. Aceh itu mengatakan bahwa pemekaran itu alamiah dan saya mendukung CDOB Aceh Malaka untuk dimekarkan dan segera akan dikeluarkan rekomendasi Gubernur Aceh.
Selain Ketua, Sekretaris dan bendahara panitia pemekaran CDOB Aceh Malaka turut hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan camat, perwakilan keuchik, perwakilan mukim, tokoh sepuh dan masyarakat dan tokoh pemuda/GP-PAM dalam wilayah CDOB Aceh Malaka yang meliputi kecamatan Muara Batu, Sawang, Dewantara, Bandar Baro, Nisam dan Nisam Antara.
Dalam pertemuan itu yang turut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh dan juga caleg DPR RI dapil Aceh- 2, Muslim, SHI. Kepada Para delegasi panitia Aceh Malaka, Muslim siap memperjuangkan lahirnya CDOB Aceh Malaka di pusat.
Calon daerah otonomi baru (CDOB) akan dikukuhkan dgn UU ttg otonomi daerah yang berlaku. Resmi bila UU ditandatangani Pemerintah dan DPR yangmerupakan Muara atau hilirnya, sedangkan hulunya adalah aspirasi masyarakat diwilayah CDOB. Kendala jauh dan rentang kendali Pemerintah, pertumbuhan penduduk dan pembangunan adalah sebuah keniscayaan sebuah CDOB itu lahir.
“Saya mendukung CDOB Aceh Malaka untuk dimekarkan dan segera akan dikeluarkan rekomendasi Gubernur Aceh,” Ujar Nova Iriansyah.
Jika adminstrasi lengkap, rekomendasi DPRK, rekomedasi Bupati, rekomendasi DPRA dan rekomendasi Gubernur lengkap serta dukungan masyarakat, itulah syarat utama sebuah daerah otonomi baru.
Memang moratorium masih berlaku untuk pemerintah mereview syarat, kemampuan keuangan negara namun demikian persiapan dan syarat administrasi senantiasa segera dipenuhi.
“Bahwa 514 kabupaten/kota kini sudah ada di Indonesia, tentu ada dan butuh proses untuk pemekaran lagi, lanjutkan komunikasi yang proaktif dan konsultasi dengan DPRA.” Kata Nova.
Sementara itu Perwakilan Camat kawasan Aceh Malaka, Andri, S.Sos mengatakan bahwa jarak tempuh yang jauh untuk akses fasilitas dan layanan publik menjadi alasan kuat masyarakat di wilayah barat Aceh Utara itu pemekaran.
Keuchik Fajri, mewakili asosiasi dan forum Keuchik kawasan Aceh Malaka mengharapkan kepada Plt. Gubernur untuk segera menerbitkan rekomendasi Gubernur sebagai kado terindah untuk masyarakat Aceh Utara bagian barat yang sangat mereka idam-idamkan selama ini.
“Jika sudah dibuka moratorium dari pemerintah pusat, Kami sangat berharap Aceh Malaka sudah siap dengan persyaratan administasi.” Harap Ade Zulfadhli, yang merupakan bendahara panitia Pemekaran CDOB Aceh Malaka didepan Plt. Gubernur Aceh.
Kabupaten Aceh Utara layak secara demografi dan geografis sangat layak dimekarkan. Dari Plt Gub. Aceh, Nova iriansyah tidak ada kendala apapun dan mendukung dan memang perlu stamina untuk mengawal dan memperjuangkan terus.
“Semoga syarat-syarat yang dibutuhkan bisa kita bawa ke Kemendagri, bahwa apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan untuk Aceh Utara (Red; Kabupaten induk dari Aceh Malaka), mengingat wilayah Aceh Utara sangat luas dengan 852 desa, kami yakin pemekaran adalah salah satu solusi untuk percepatan pembangunan” Tutup marziki Abdullah atau yang akrab disapaa Om Ki diakhir pertemuan. |RIL
