Subscribe to my channel
ACEH UTARA |Bangunan gedung DPRD Aceh Utara dan kantor Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, Aceh Utara belum difungsikan. DPRD Aceh Utara meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera memfungsikan bangunan itu dengan memindahkan aktivitas pegawai dari kantor bupati di Lhokseumawe ke kantor bupati di Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Pasalnya, kantor bupati di Lhoksukon sudah rampung dan hanya penataan bagian dalam saja.
“Tahun 2020 ada Rp 19 miliar anggaran yang diplot untuk disain interior kantor bupati dan kantor DPRD di Lhoksukon. Jangan selalu kita bertahan di Lhokseumawe, padahal kantor di sana sudah rampung. Hanya finishing kecil saja,” kata anggota DPRD Aceh Utara, Zulkifli, Minggu (12/1/2020).
Dia menyebutkan, pembangunan gedung DPRD dan Bupati Aceh Utara di Lhoksukon dimulai sejak tahun 2017 lalu dengan total anggaran Rp 127 miliar. Jumlah dana itu dialokasikan dengan sistem tahun jamak. Tahun lalu, sambung Zulkifli bangunan fisik dan pagar sudah rampung.
“Jika tidak segera difungsikan, bangunan yang sudah rampung itu bisa rusak lagi. Lalu apa kita akan plot lagi untuk rehab, padahal belum digunakan?. Selain itu, dana masyarakat Aceh Utara berputar di Lhokseumawe, bukan di Lhoksukon sebagai ibukota kabupaten,” terangnya.
Dia berharap, pertengahan tahun 2020 paling lambat kedua gedung itu telah difungsikan dan tidak ada lagi aktivitas perkantoran di Lhokseumawe.
Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, menyebutkan menerima masukan dewan. Namun, jika belum selesai bagian dalam, maka pemindahan aktivitas kantor terpaksa ditunda. “Saya juga mau secepatnya aktivitas di Lhoksukon. Kan sejak awal niat kita tahun lalu fungsikan gedung itu. Ternyata interiornya belum siap, maka kita tunda lagi,” pungkasnya.
|KCM
