Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh meminta kebijakan peralihan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu oleh pemerintah pusat harus menjadi solusi akhir dari persoalan banyaknya status Aparatur Sipil Negara (ASN) di tanah air.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A Haris , Senin (9/11/2026), menyebutkan pemerintah kota mendukung kebijakan Presiden RI PRabowo Subianto itu. Namun dia meminta peralihan status langsung menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pasalnya, PPPK Penuh Waktu tidak ada jenjang karir dan tidak ada kenaikan pangkat secara berkala. Sehingga tidak ada jenjang karir dan tambahan gaji setiap bulannya sesuai pangkat layaknya PNS.
“Kasihan juga PPPK itu, maka saya usulkan ke pemerintah pusat, kalau bisa peralihan langsung ke PNS penuh. Tidak ada lagi PPPK. Gajinya terpenting ditanggung oleh pemerintah pusat,” katanya.
Saat ini di Lhokseumawe baik PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu tercatat sebanyak 3.694 orang. Untuk membayar gaji dari APBD, sambung Haris, pemerintah tidak mampu.
“Contohnya tahun ini, kita buat surat agar gaji PPPK ditanggung oleh pemerintah pusat lewat Dana Transfer Kedaerah (TKD). Kalau tidak ada dana itu, kita tak mampu membayar gaji. Viskal kecil kita sekali,” ujarnya.
Dia menyebutkan APBD Kota Lhokseumawe hanya Rp 890 Miliar per tahun. Jika digunakan membayar gaji, maka akan sangat sedikit pembangunan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah menunggu rincian petunjuk teknis dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Keuangan RI soal peralihan status kepegawaian di daerah.
“Intinya kami sangat setuju. Gaji ditanggung pemerintah pusat dengan status peralihan ASN penuh, tidak lagi dengan skema PPPK. Agar ASN kita juga makmur dan sejahtera, sehingga berdampak pada kinerja yang positif,” pungkasnya.
Sebelumnya pemerintah pusat mengumumkan peralihan status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027 secara bertahap. Kebijakan ini untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi umum di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.|KOMPAS
