Subscribe to my channel
ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh akhirnya berhasil membujuk lembaga keuangan agar tidak menagih kredit korban banjir di kabupaten itu.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky dengan sejumlah lembaga keuangan di Pendopo Idi, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (1/2/2026).
Lembaga keuangan yang hadir yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, Adira Finance, FIF Group, PNM Mekar dan Pegadaian Kabupaten Aceh Timur.
“Alhamdulillah, teman-teman lembaga keuangan menaruh perhatian dan sikap empati. Sehingga disepakati tiga bulan sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 tidak ditagih kredit dari korban banjir,” kata Iskandar per telepon, Minggu (1/2/2026).
Kebijakan ini berupa penundaan pembayaran utang pokok, sedang bunga tetap berjalan sesuai regulasi masing-masing lembaga keuangan.
Dia menyebutkan, saat ini korban banjir dari berbagai kalangan termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat kesulitan pascabencana. “Saya senang lembaga keuangan memahami kesulitan masyarakat korban banjir. Sehingga korban banjir bisa menata kembali kehidupannya pascabencana,” terangnya.
Dia mencontohkan, sawah dan lahan pertanian korban banjir seluruhnya rusak dan penuh lumpur. Sehingga tidak bisa berkebun dan menanam padi. Dampaknya, mereka tidak memiliki penghasilan untuk membayar kredit yang telah diambil sebelum bencana.
“Sektor kredit sudah aman untuk sementara, kita fokus untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabanjir, seluruh sektor, mulai hunian hingga infrastruktur,” pungkasnya.
Sebelumnya Iskandar sudah menyurati seluruh lembaga keuangan di kabupaten itu untuk meminta penundaan pembayaran kredit korban banjir. Namun di lapangan masih banyak korban banjir yang ditagih kredit oleh lembaga keuangan. Sehingga digelar rapat bersama untuk menyepakati pola penundaan pembayaran kredit. []
