Subscribe to my channel
RIZKITA (27) tiba-tiba merasa mual dan pusing. Suhu tubuhnya meninggi tiba-tiba. Badannya limbung. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Keluar lewat pori-pori.
Dia pun menelepon suaminya, Hasbullah yang sedang di sawah. Meminta agar pulang ke rumah nun di pedalaman Aceh Utara. Berada di ketinggian itulah, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.
“Kami tidak punya kenalan orang rumah sakit. Tapi, curiga sejak awal, apakah ini kena Covid-19 atau tidak. Karena demam tinggi, lemas dan rasanya tulang-tulang mau rontok,” kata Rizkita, Kamis (5/8/2021).
Kondisi itu dialami ibu satu anak itu pada 15 Juli 2021 lalu. Kondisi melemah itu membuatnya minta dibawa ke rumah sakit. “Saya pikir langsung ke rumah sakit saja. Tidak usah lewat rujukan Puskesmas. Masalah muncul, apakah ada kamar ?,” kenangnya melambung ke peristiwa tiga pekan lalu. Apalagi, berita di media online sejumlah rumah sakit penuh pasien Covid-19.
Tak habis akal, sang suami pun menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk mengecek ketersediaan kamar rumah sakit di Kota Lhokseumawe. Dalam aplikasi itu, tujuan utamanya Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19.
Awalnya, aplikasi diakses dari handphone itu sulit dibuka. Setelah ganti paket data dengan operator tertentu barulah bisa diakses dengan cepat. Maklum, desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan belantara. Hanya operator selular tertentu yang bisa memberi signal ke kawasan itu.
“Dalam aplikasi hari itu ditulis, 19 kamar kosong untuk kelas 3. Pas sekali, suami langsung mengklik tanda centang untuk meminta kamar dan langsung diproses. Barulah kami berangkat dari rumah,” katanya.
Meski dengan kondisi lemah, mereka menggunakan sepeda motor untuk menuju rumah sakit plat merah di Desa Buket Rata, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe itu. Jaraknya sekitar satu jam mengendarai sepeda motor, dengan jalan mendaki, menurun, berdebu dan berbatu.
Dibalut jaket, mereka pun menuju rumah sakit. Sang anak, Alif (10) dititip pada neneknya. Rizkita bisa mengakses aplikasi Mobile JKN karena sejak 1 Januari 2021 lalu, dia mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori peserta mandiri atau kelas 3. Setiap bulan dia merogoh kocek sebesar Rp 35.000 per orang.
“Sampai di RSUCM, saya swab test. Sekitar dua jam menunggu di IGD (Instalasi Gawat Darurat) barulah dinyatakan positif Covid-19. Langsung dimasukan ke ruang Pinere Isolasi RSUCM selama 14 hari hingga dinyatakan negatif,” katanya.
Dia lega, aplikasi mobile itu bisa diandalkan ditengah akses terbatas secara langsung ke rumah sakit.
Konsul Dokter
Lain lagi cerita, Muammar, warga Desa Keude Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Dia menggunakan aplikasi mobile JKN untuk konsul dokter selama menjalani isolasi mandiri bersama sang istri di rumah.
“Kami rapid test antigen buat pergi liburan ke Medan, Sumatera Utara. Namun, hasil yang keluar reaktif. Disarankan buat isolasi mandiri. Maka, kita isolasi mandiri,” kata ayah dua anak dan sehari-hari bekerja sebagai pendamping desa di Kabupaten Aceh Utara itu.
Dia tercatat sebagai peserta JKN KIS yang dibayarkan oleh kantornya. “Saya konsul ke dokter lewat aplikasi Mobile JKN di Klinik Lhokseumawe Husada. Itu seperti chating biasa. Nanti dokternya menjawab, misalnya apa yang harus saya hindari selama isolasi mandiri,” kata Muammar.
Dia juga menjelaskan, respon dokter terkadang lamban. Pertanyaan dikirim pukul 12.00 WIB. Baru dibalas dua jam kemudian. Bahkan terkadang lebih oleh dokter di klinik itu. Kelambanan ini bisa diteruskan ke BPJS Kesehatan Lhokseumawe dan ditindaklanjuti selama 24 jam.
“Misalnya dokter menyarankan saja berjemur pagi hari. Itu sudah sangat membantu bagi kita yang awam penyakit Covid-19 ini. Walau saya hanya reaktif hasil rapid test antigen,” terangnya.
Merespon keluhan itu, Cut Liza, staf Klinik Lhokseumawe Husada, per telepon, menyebutkan terkadang dokter belum masuk ke aplikasi. Sehingga belum menjawab pertanyaan dari peserta JKN-KIS.
“Kami terus meningkatkan layanan kami,” katanya.
Sanksi Rumah Sakit
Staf Komunikasi Publik dan Hukum, Kantor BPJS Cabang Lhokseumawe, Putri Maryati, menyebutkan edukasi penggunaan Mobile JKN KIS terus dilakukan. Bekerjasama dengan sejumlah pihak, mulai dari klinik, rumah sakit, hingga kelompok masyarakat sipil seperti jurnalis.
“Masih banyak warga yang maunya tatap muka. Era pandemi ini kan tidak mungkin tatap muka. Maka, edukasi pengenalanan aplikasi Mobile JKN kita kencangkan lagi,” katanya.
Dia mengaku, masih banyak warga yang lebih nyaman tatap muka. Maka, perlu kebiasaan baru menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Dalam aplikasi itu, kata Putri, sudah tersedia beragam fitur untuk peserta JKN-KIS seperti konsul dokter, ketersediaan kamar, jadwal operasi, daftar pasien dan keluhan dari pasien.
“Kalau keluhan itu langsung dikoneksikan ke petugas informasi dan layanan keluhan Kantor BPJS Cabang Lhokseumawe. Dari sini akan ditegur rumah sakit atau kliniknya. Katakalanlah misalnya dokter lambat menjawab konsul peserta, itu ditegur langsung selama 24 jam,” kata Putri.
Biasanya, setelah ditegur, klinik atau rumah sakit langsung menyelesaikan masalah itu pada hari itu juga.
“Sanksi terberat kita itu pemutusan kerjasama dengan rumah sakit atau klinik, jika mereka tak mau melayani pasien sesuai ketentuan di aplikasi Mobile JKN. Sanksi ringan biasanya ditegur lisan lalu tertulis, bandel juga, ya diputus kerjasama,” terangnya.
Dia mengaku, tugas BPJS mensosialisasikan mobile JKN pada masyarakat harus dilakukan terus menerus. “Melek digital ini menjadi tantangan tersendiri. Kita terus tingkatkan,” pungkasnya.
Nah, kini ke rumah sakit tak sulit lagi. Hanya sekali klik lewat handphone di tangan. Semua masalah teratasi. Hanya saja, butuh kemauan untuk beradabtasi dengan teknologi untuk seluruh rakyat di pelosok negeri.
| MASRIADI
