Subscribe to my channel
BANDA ACEH– Dalam mendukung program Gerakan Masker Aceh, maka Pemerintah Aceh akan mengerahkan 11.452 Aparatur Sipil Negara dan 8.283 kelompok masyarakat, sehingga hal tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman mengatakan, seharusnya gerakan tersebut dilakukan dengan memberdayakan struktur pemerintah yang ada, kemudian dibantu oleh keterlibatan ormas, LSM dan lembaga pendidikan tinggi.
“Pemerintah Kabupaten kota, kecamatan, kemukiman hingga pemerintah desa dan didukung oleh puskesmas, adalah pihak yangg menjadi penggerak penggunaan masker, sehingga bisa lebih tepat sasaran,” ujar Nasrul Zaman, Rabu, 2 September 2020.
Nasrul Zaman menambahkan, apabila seandainya didukung oleh berbagai Ormas agama, LSM dan lembaga pendidikan yang ada di wilayah masing-masing, pastilah gerakan Gebrak Masker menjadi suatu hal yang sangat positif.
Tapi sayang, gebrak masker yangg dilakukan pemerintah Aceh, hanyalah berupa pesan kosong tanpa metode yangg baik, apalagi ribuan orang yg terlibat tersebut tidak pernah dilatih menjadi tenaga penyuluh kesehatan, terutama tentang virus corona.
“Entah ide siapa dan bagaimana gagasan ini bisa muncul telah menjadi semangat bersama Pemerintah Aceh, sehingga pada 4 September 2020, memerintahkan 19.735 orang dikerahkan ke seluruh Aceh untuk memasifkan penggunaan masker di masyarakat,” tutur Nasrul.
Tambahnya, pengerahan sebegitu banyak orang ke seluruh pelosok penjuru Aceh, harusnya tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah kewajiban swab PCR bagi seluruh anggota yangg terlibat.
“Hal ini tidak bisa ditawar-tawar, karena semua kita tidak ingin warga yang seharusnya jauh dari potensi covid-19, malah menjadi terpapar karena ulah pemerintah itu sendiri. Akhirnya gebrak masker adalah upaya pemerintah aceh mengundang bencana belaka,” kata Nasrul Zaman.
|TG
