Subscribe to my channel
ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengusulkan 200 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Sedangkan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebaliknya masih menunggu hasil analisa jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Hal itu menyusul pemerintah pusat lewat Kementerian Sekretaris Negara RI memasikan akan merekrut CPNS akhir tahun ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, Saifuddin, Selasa (10/11/2026) menyebutkan, formasi yang diusulkan mulai dari guru, tenaga kesehatan dan administrasi teknis lainnya.
Untuk rincian formasi, sambung Saifuddin menunggu persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.
“Kita sudah usulkan formasi umumnya. Detailnya kita lihat persetujuan dari Kemenpan dan BKN. Rekrutmen CPNS sebagai bagian penyegaran tenaga kerja birokrasi pemerintah,” kata Saifuddin.
Saat ini, Aceh Utara tercatat memiliki 17.899 ASN dengan rincian 7.417 PNS, sebanyak 2.388 Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan 8.094 PPPK Penuh Waktu.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe Zahniar tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. Kepala Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kota Lhokseumawe, Maskur, dihubungi per telepon menyebutkan pemerintah daerah itu masih memetakan kebutuhan untuk rekrutmen CPNS tahun ini.
“Kami sedang menunggu juknis (petunjuk teknis) pusat dulu. Sambil menunggu, kami masi melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (Abk) dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Kota Lhokseumawe saat ini memiliki 6.560 ASN dengan rincian 2.929 PNS, 2.934 PPPK Penuh Waktu dan 697 PPPK Paruh Waktu.
Sebelumnya pemerintah pusat memastikan rekrutmen CPNS akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah juga mengalihkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dimulai secara bertahap sejak tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari pemerintah daerah karena keterbatasan fiskal untuk membayar gaji ASN di seluruh daerah di Indonesia. |KOMPAS
