Dana IndonesiaRaya Dorong Ekonomi Daerah Lewat Budaya

BANDA ACEH – Minat pelaku budaya untuk mengakses Dana IndonesiaRaya terus membeludak. Pendanaan ini tak lagi dipandang sekadar sokongan bagi seniman, tetapi mulai berperan sebagai katalisator kemajuan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Faisal Ilyas, produser film di Aceh sekaligus Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Aceh, melalui siaran tertulis.

Menurut Faisal, kebudayaan perlahan lepas dari stigma sebagai sektor penghabis anggaran. Festival, film, musik, kriya, hingga karya digital kini terbukti memutar roda ekonomi, membuka lapangan kerja, dan melahirkan aset kreatif baru.

Dana IndonesiaRaya merupakan skema pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang sebelumnya bernama Dana Indonesiana. Berdasarkan catatan Kementerian Kebudayaan, minat terhadap skema ini melonjak pada 2026. Faisal menjelaskan besarnya animo tersebut.

Faisal mengatakan pada 2026, Kementerian Kebudayaan mencatat lebih dari 15 ribu proposal masuk untuk mendapatkan dukungan program tersebut.

“Tingginya peminat memperlihatkan besarnya kebutuhan pendanaan di tingkat akar rumput mulai dari seniman, penggiat kebudayaan, komunitas dan sanggar, hingga lembaga serta pelaku industri kreatif berbasis budaya di berbagai daerah,” kata Faisal yang juga founder Aceh Documentary Foundation.

ADC komunitas film di Aceh yang telah berusia 13 tahun. Setiap tahun ADC melahirkan sineas muda dan memproduksi film dokumenter yang mengangkat cerita lokal. ADC termasuk salah satu komunitas yang mendapatkan pendanaan dari IndonesiaRaya.

Faisal mengatakan pada 2022 tercatat sekitar 311 penerima dana IndonesiaRaya. Sempat turun menjadi 263 pada 2023, namun kembali naik pada 2024 menjadi 346 penerima.

Pada 2025 penerima naik pesat menjadi 2.117 penerima pada 2025. Hingga 31 Maret 2026, pemerintah mencatat sekitar 3.036 penerima dengan dana tersalurkan sekitar Rp594 miliar.

Untuk skala Provinsi Aceh, Faisal mengatakan tahun 2026 terdapat sebanyak 224 penerima dengan dukungan anggaran mencapai Rp 17,4 miliar.

Rantai Ekonomi di Balik Festival
Di balik deretan angka itu, Faisal mengajak publik melihat kegiatan budaya secara lebih utuh. Menurut dia, setiap kegiatan punya rantai ekonomi panjang di belakangnya, dan hal ini sering luput dari perhatian.

“Sebuah festival budaya tidak hanya membayar seniman. Di dalamnya terdapat pekerja panggung, penyedia tata suara dan cahaya, videografer, desainer, percetakan, transportasi, penginapan, konsumsi, UMKM, penyedia souvenir hingga pekerja informal di sekitar lokasi kegiatan,” kata Faisal.

Data Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hingga 30 April 2025 menunjukkan Dana Abadi Kebudayaan telah mendukung 757 program atau event publik. Program itu melibatkan sekitar 25.848 pelaku budaya, 10.346 komunitas, dan 15.106 tenaga teknis, serta menjangkau lebih dari 1,3 juta pengunjung.

Faisal menilai dampak jangka panjangnya justru ada pada karya dan kekayaan intelektual (IP). Hingga April 2025, program ini mendorong lahirnya sedikitnya 384 karya baru, mulai dari buku, film, tari, hingga karya berbasis teknologi informasi. Sebanyak 118 IP telah didaftarkan, sementara 236 program peningkatan kapasitas diikuti lebih dari 6.868 peserta.

Nilai ekonominya terbuka lebar. Film bisa dilisensikan, musik memberi royalti, dan motif tradisi dikembangkan menjadi produk. Cerita rakyat pun dapat menjelma animasi, gim digital, fesyen, hingga merchandise.

Meski begitu, Faisal mengingatkan bahwa pendaftaran IP belum otomatis berarti monetisasi. Kepemilikan dan dokumentasinya menjadi fondasi untuk lisensi, royalti, dan investasi.

Skala program juga membuka jalan bagi pengembangan event economy di daerah. Ketika festival menarik pengunjung dari luar wilayah, belanja mereka di hotel, restoran, transportasi, dan UMKM menciptakan dampak di luar nilai hibah.

“Dengan kata lain, satu rupiah yang digunakan untuk menciptakan kegiatan kebudayaan berpotensi bergerak berkali-kali di dalam ekonomi lokal,” ujar Faisal.

Potensinya pun besar. Data BPS yang dipublikasikan Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif menghasilkan sekitar Rp1.611,2 triliun atau 7,28 persen PDB nasional pada 2024. Pada 2025, sektor ini menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, setara 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional.

Tingginya peminat Dana IndonesiaRaya menunjukkan kemampuan pembiayaan kebudayaan di banyak daerah masih terbatas. Padahal, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai penanggung jawab.

Karena itu, Dana IndonesiaRaya dinilai strategis sebagai sumber pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBD tahunan.
Meski demikian, Faisal mendorong pemerintah mengukur dampak kegiatan kebudayaan secara terukur.

Indikatornya meliputi lapangan kerja yang tercipta, transaksi UMKM, pengunjung dari luar daerah, karya yang masuk pasar, IP yang menghasilkan royalti, hingga investasi lanjutan.

Dia juga mendorong pemerintah memperkuat distribusi, promosi, perlindungan IP, akses pembiayaan, dan business matching.

Jika mata rantai itu terbangun, ukuran keberhasilan Dana IndonesiaRaya tak lagi soal banyaknya dana atau proposal. Yang lebih penting adalah nilai ekonomi, pekerjaan, karya, dan kekayaan intelektual baru yang tumbuh dari setiap rupiah yang ditanamkan negara untuk kebudayaan. |DIMAS