Subscribe to my channel
LHOKSEUMAWE- Sebanyak 3.698 Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh belum menerima gaji selama empat bulan terakhir. Gaji itu yakni untuk bulan Juli, Agustus, September dan Gaji 13 tahun 2026.
Masalah keuangan untuk membayar gaji, pemerintah telah mengirimkan dana tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk Kota Lhokseumawe sebesar Rp 124 miliar pada Agustus 2026 lalu. Namun hingga Rabu (9/9/2026) Pemerintah Kota Lhokseumawe belum membayar gaji mereka.
Ketua DPRK Kota Lhokseumawe Faisal dihubungi belum merespon hingga berita ini ditayangkan. Sehingga tidak bisa dipastikan kapan pengesahan APBD Perubahan Kota Lhokseumawe 2026.
Salah seorang PPPK di Kota Lhokseumawe yang tidak ingin disebutkan namanya berharap gaji itu bisa dibayarkan. “Bayangkan empat bulan belum terima gaji. Hutang di warung sudah penuh. Karena kebutuhan sehari-hari keluarga tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Selain itu, mereka tetap masuk kantor tanpa mengurangi kinerja dan disiplin dalam bekerja. “Jangan ragukan kami bekerja, bahkan sejak dulu sampai saat ini. Namun, kami harap dimengerti juga, agar gaji bisa setiap bulan tanpa ditunda-tunda,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A Haris dihubungi terpisah menyebutkan dirinya sudah menggelar apel akbar dengan PPPK di Kota Lhokseumawe. Dia menjelaskan penggunaan dana harus melalui mekanisme pengesahan APBD Perubahan 2026.
“Dananya tersedia. Namun mekanismenya harus masuk dalam APBD Perubahan 2026. Setelah pengesahan baru bisa digunakan. Pembahasan di DPRK Lhokseumawe sedang berjalan,” katanya.
Dia memperkirakan satu atau dua bulan ke depan pengesahan APBD Perubahan 2026 telah disahkan. Dia menyebutkan, perpanjangan kontrak PPPK telah dilakukan pada 30 Agustus 2026.
“Jangan ragu tidak dibayar. Pasti dibayar, uangnya sudah ada di kas daerah. Hanya menunggu mekanisme penggunaan anggaran saja. Harap sabar, di media sosial kesannya kita tidak mau bayar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal tidak merespon hingga berita ini ditayangkan. Sehingga tidak diketahui kapan bisa dipastikan pengesahan APBD Perubahan 2026.|KOMPAS
