Ini Saran Pengamat Unimal untuk Tatakelola MBG Presiden Prabowo

LHOKSEUMAWE | Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Masriadi Sambo, menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan distribusi Makan Bergizi Gratis (BGN) paling masuk akal. Pasalnya, sekolah yang mengetahui detail jam belajar dan jadwal distribusi yang tepat dan efektif untuk para murid.

“Wacana melibatkan kantin sekolah itu patut direstui Presiden. Ini menghindari monopoli bisnis oleh SPPG yang nakal. Pola ini pernah diterapkan saat program peningkatan gizi murid SD Inpres pada masa Presiden Suharto dan saya rasa anak-anak kelahiran 1980an merasakan dampaknya,” ujar Masriadi, Selasa (23/6/2026).

Dia menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dapat mengalihkan distribusi bahan pangannya pada kantin sekolah dalam rentang waktu tertentu. sehingga SPPG juga tidak dirugikan karena modal besar membangun dapur.

Untuk relawan dapat dialihkan lokasi tugasnya dari SPPG menjadi relawan di kantin sekolah. “Petunjuk teknis soal ini perlu dibuat detail, agar SPPG yang sudah ada juga tidak merugi, relawan tidak merugi, anak sekolah menerima haknya dalam program utama Presiden Prabowo ini,” ujarnya.

Bahan Pangan Lokal
Sisi lain, sambung Masriadi, SPPG dan sekolah wajib mempublikasikan dari mana mereka mendapatkan bahan pangan. Hal ini mengacu pada pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto agar petani dan peternak mendistribusikan hasil tani dan ternak mereka ke SPPG.

“Sependek yang saya tau, selama ini petani lokal sangat sedikit yang dilibatkan sebagai distributor. Karena itu, wajib publikasi darimana sumber bahan pangan, sehingga publik bisa melihat langsung bahwa petani dan peternak daerah itu dilibatkan,” ujarnya.

Jika program ini dikelola dengan baik, sambung Masriadi Sambo, maka berdampak positif pada presiden secara elektoral dan bermanfaat pada murid sekolah.

“Terpenting siapa yang mengawasi program ini harus jelas, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengawas menjadi keharusan. BGN harus buka dashboard digital untuk masyarakat melaporkan kejanggalan atau layanan SPPG yang jelek,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan BGN mulai menata distribusi makanan untuk sekolah. BGN membuka opsi melibatkan sekolah dalam distribusi makanan ke depan.

|MUMUL